REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Munas Ancol, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, dirinya tak pernah takut atas niatan rotasi yang diajukan oleh Aburizal Bakrie kepada seluruh anggota DPR RI. Apalagi, menurut Agun, rotasi ini bisa dikenakan sanksi pidana dan sanksi organisasi partai.

"Bukan balik ancam, justru surat FPG dan Surat Ketua DPR itu potensial untuk dapat sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi organisasi partai, saya tidak mau patuh pada SK lucu-lucuan," kata Agun melalui keterangan tertulisnya, Senin (20/4).

Sebab, menurut Agun ada alasan surat tersebut tidak legitimate. Pertama, kepengurusan partai Golkar Munas Riau sudah habis masa berlakunya. Kedua, pihak Aburizal Bakrie juga masih bersengketa di PTUN dengan gugatan yang ia layangkan sendiri. Menurut Agun, rotasi juga tidak bisa dilakukan, sebab diajukan oleh kepengurusan partai Golkar yang tidak sah.

Agun malah meminta Aburizal konsen dengan pekerjaan rumah di luar partai yang masih menumpuk. Lagipula, Agun menambahkan, banyak kader Golkar yang punya hati dan nurani sehingga tak ingin partai Golkar terus berada dalam keterpurukan. "Saya tidak mau partai ini dijalankan lagi dengan sistem oligarki, partai harus dibangun dari demokrasi yang benar," ujar Agun.

Setidaknya ada 39 orang anggota Fraksi Golkar yang dirotasi oleh Aburizal Bakrie. Rotasi ini semula diklaim Bambang Soesatyo selaku Sekertaris Fraksi sebagai penyegaran. Namun, dilain pihak, para anggota tak sepakat dengan adanya rotasi ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika