REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-– Publik diharapkan tidak ikut terpengaruh dengan konflik Partai Golkar yang terus berlangsung hingga saat ini. Konflik internal Golkar dinilai tetap akan untungkan partai lain dan calon independen dalam Pilkada 2015.

Hal tersebut diungkapkan Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, saat dihubungi ROL, Senin (4/5). Menurut Indria, inti dari kelanjutan konflik Partai Golkar yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya soal tafsiran demi tafsiran untuk mencari legalitas dalam menentukan pemimpin partai.

“Intinya para politisi mencari legalitas untuk melakukan kepentingan mereka. Jika konflik terus berkepanjangan, ya biarkan saja. Tidak menjadi soal buat masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, tidak jadi soal jika sampai pada saat batas akhir pendaftaran Pilkada, posisi hukum Golkar belum jelas. Seperti yang diramalkan sebelumnya, kondisi ini tetap menguntungkan bagi partai pesaing atau calon independen dalam Pilkada.

Seperti diketahui, hingga saat ini, kisruh Partai Golkar masih terus bergulir di PTUN dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Proses ini terkait gugatan yang dilayangkan kubu Aburizal Bakrie (Ical) terhadap keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukam), Yasonna Laoly, yang mengesahkan kubu Agung Laksono sebagai pengurus Partai Golkar.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyatakan, tidak semua partai politik (parpol) siap seutuhnya menyambut Pilkada pertengahan Desember mendatang. Sebab, masih ada partai-partai yang masih mengalami dualism kepengurusan, yakni Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ikuti Whatsapp Channel Republika