REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta elit Partai Golkar untuk tidak mengorbankan calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dalam Pilkada serentak Desember mendatang.
"Sampaikan pada teman-teman, baik di sisi Ical (Aburizal) dan Agung (Laksono), bahwa janganlah melihat pimpinan-pimpinan itu tetapi lihatlah (Golkar) di seluruh nasional," katanya di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (8/5).
JK meminta para elit partai untuk mengesampingkan kepentingan masing-masing dan lebih memperhatikan nasib para kader yang ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati dan wali kota.
"Biarlah mereka supaya jangan terusik, jangan terganggu karirnya, jangan terganggu adanya kemungkinan mereka menjadi pemimpin daerah karena konflik di atas (DPP). Lihat kepentingan jangka panjang, jangan dilihat jangka pendeknya," jelasnya.
Kalla juga mengusulkan agar kedua kubu yang bertikai hingga ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) untuk bersama menyepakati calon kepala daerah yang sama di daerah.
"Saya usulkan pencalonan pilkada kalau perlu ditandatangani berdua, biar sah. Namanya usul, pasti ada yang setuju dan ada yang tidak, nanti kita lihat perkembangannya. Daripada Golkar tidak ikut (pilkada) sama sekali," ujarnya.
Dengan adanya kesepakatan pengajuan calon kepala daerah tersebut, lanjutnya, maka secara otomatis telah terjadi perdamaian atau islah di antara keduanya.
Terkait akan potensi perbedaan calon kepala daerah yang akan diusung tersebut, Wapres Kalla memprediksi tidak akan terjadi perbedaan signifikan di daerah dalam pencalonan.
"Saya kira 70 persen hampir sama, karena mereka kan semua teman juga, tidak akan ada 100 persen berbeda. Itu juga (bisa jadi) jalan untuk islah, kan kalau sudah duduk bersama, memutuskan bersama itu islah," jelasnya.
Terkait konflik internal Partai Golkar, yang saat ini masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Wapres berharap islah dapat tercapai oleh kedua belah pihak sehingga Partai dapat mengikuti pilkada.
"Saya kira, mudah-mudahan (konflik) Golkar bisa selesai. Kan tergantung mana yang cepat, bisa islah atau keputusan PTUN. Kalau katakanlah putusan PTUN tidak memutuskan apa pun ya pasti salah satunya ikut pilkada," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika