REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik Partai Golkar tak kunjung usai. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menyebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly sebagai dalang dibalik munculnya polemik internal berkepanjangan ini.
"Menkumham jadi pihak yang semakin memperkeruh keadaan internal Partai Golkar," kata Firman kepada Republika, Selasa (19/5).
Ia menilai polemik partai berlambang pohon beringin ini tidak akan sepanjang ini jika tidak diintervensi elemen di luar partai. Pihak luar yang dalam hal ini disebutnya adalah Menkumham Yasonna membuat konflik semakin memanas.
"Ibarat api yang mau padam tetapi kembali disulut oleh Yasonna," katanya.
Menurutnya, Yasonna seperti memberikan angin harapan bagi kubu Agung Laksono untuk tetap bersikeras menjadi pemimpin yang sah bagi Golkar.
Dari awal intervensi Yasonna menjadi duduk perkara konflik ini semakin melebar salah satunya penerbitan SK yang mengesahkan kepengurusan Agung.
Padahal dalam sejarahnya, ia menyebut Partai Golkar terbiasa mengatasi konflik internal tanpa intervensi pihak luar. Mereka harusnya bisa islah kalau tidak ada 'kompor' yang membuat hubungan kedua kubu yang bersitegang semakin memanas.
"Ini yang bikin kacau menterinya yang ngompor-ngomporin. Jadi direcoki pihak lain yang seperti memberikan harapan hingga konflik tak kunjung usai," ungkapnya.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang harusnya bisa dijadikan dasar untuk berdamai pun pupus. Baik Menkumham dan kubu Agung mengajukan upaya banding yang kembali memperlihatkan seolah-olah masih ada harapan untuk kubu Agung memimpin Golkar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika