REPUBLIKA.CO.ID,LANGSA -- Pemerintah perlu menunjukkan keberpihakannya pada rakyat untuk menegaskan kedaulatan negara.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam mendorong pemerintah agar bisa melahirkan kebijakan dan memberikan perhatian yang diperlukan rakyat.
"Keberpihakan pemerintah merupakan hal paling penting dan perlu dipertajam," ujar Usamah di Langsa, Aceh kepada Republika, Jumat (29/5).
Usamah menyatakan, dalam mewujudkan kedaulatan negara, pemerintah harus benar-benar memanfaatkan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu mewujudkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berpihak pada sektor riil.
Usamah mencontohkan, umat Islam Indonesia berencana mendirikan Bank Wakaf. Ia menilai, wacana ini tidak mengganggu pemerintah. Menurutnya, Bank Wakaf justru bisa mendukung pergerakan perekonomian masyarakat.
"Saya rasa pemerintah perlu mendukung dengan segera terbitkan regulasi. Kan tidak mengganggu pemerintah," ujarnya.
Terkait maklumat Muhammadiyah yang menolak kebijakan pemerintah dalam menyerahkan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada mekanisme pasar, Usamah mengaku hal itu perlu dipandang secara komprehensif.
Ia mengatakan, ihwal subsidi BBM, pemerintah saat ini sebenarnya menerima beban masalah dari para pendahulu. "Masalah ini sudah ada dari zaman Pak Harto," ujarnya.
Usamah mengaku pemerintah menghadapi persoalan dilematis. "Kenyataan yang dihadapi pemerintah saat ini jika tidak mencabut subsidi bbm maka akan ada defisit anggaran. Sementara, umat menuntut adanya subsidi," ujar Usamah.
Usamah mengaku, langkah Muhammadiyah tidak sepenuhnya salah. Ini karena, UUD 1945 mengamanatkan agar pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.
Meski begitu, ia menganggap pemerintah saat ini tengah berjalan menuju perbaikan. "Saat ini beban anggaran terlalu berat. Kalau disubsidi lagi negara bisa collapse," ujar Usamah.
