REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI 2014.
Adapun opini yang didapat sama seperti pada tahun lalu. Seperti diketahui, terdapat empat opini dari BPK diantaranya, Wajar tanpa pengecualian (WTP), Wajar dengan pengecualian (WDP), Tidak wajar dan Tidak memberikan opini.
DKI pernah mendapatkan opini WTP selama masa jabatan mantan Gubernur DKI, Fauzi Bowo pada 2011 lalu. Basuki mengatakan meskipun pada masa pemerintahan Foke sapaan akrab Fauzi, masyarakat tidak akan peduli dengan opini BPK RI.
"Foke yang dapat WTP juga kalah dengan kami. Jadi tidak ada urusan buat saya, yang penting pelayanan DKI duitnya tidak dicolong," kata Ahok sapaan akrab Basuki di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/7).
Ia mengatakan masyarakat tetap tidak akan memilih berdasarkan penilaian BPK, terbukti pada pencalonan 2012 lalu, Basuki bersama mantan gubernur DKI, Joko Widodo dapat menjadi pemenangnya.
"Saya mau disclaimer (tidak memberi opini) juga gak apa-apa kok. Saya gak masalah, yang menentukan saya jadi gubernur atau tidak adalah warga DKI bukan BPK, disclaimer, WDP atau WTP," ujar Basuki.