Ahad 09 Aug 2015 20:20 WIB

Puluhan Warga Surabaya Tolak 'Begal' Pilkada Surabaya

Pilkada 2015
Pilkada 2015

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Puluhan warga Kota Surabaya yang tergabung dalam Komunitas SaveSurabaya menggelar aksi damai di depan Taman Bungkul, guna menolak Pilkada Surabaya 2015 mundur dan menolak adanya begal politik atau upaya menggagalkan pilkada, Ahad (9/8).

"Aksi simpatik ini kami lakukan sebagai sosialisasi terhadap hak politik Warga Surabaya yang dikorbankan untuk kepentingan elit politik," kata korlap aksi Aprizaldi.

Sejumlah warga berpartisipasi dalam menuangkan aspirasi dengan membubuhkan tanda tangan pada kain putih untuk mendukung penolakan pilkada mundur dan tolak begal politik. Komunitas SaveSurabaya terdiri dari berbagai komunitas yakni sepeda ontel, akademisi dan mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Se-Surabaya.

Beberapa spanduk bertuliskan Usir Begal Pilkada Dari Surabaya, Tolak Pilwali 2015 Mundur, Pilkada dijegal Rakyat Siap Menjagal dan Tolak Begal Pilkada dibentangkan. Selain itu, mereka juga memperagakan pertunjukkan pantomim yakni seorang pria tua dengan tubuh berlumur cat warna biru, berdiri diatas becak, menjadi bagian dari aksi tersebut.

"Aksi ini sebagai simbol kepentingan rakyat yang ditindas oleh oknum-oknum petualang politik. Khususnya elit politik lokal," kata Aprizaldi.

Ia mengatakan mundurnya Pilkada Surabaya 2015 tentunya akan berdampak besar, khususnya dari segi pendidikan dan pembangunan akan terhambat. Sebab, lanjut dia, dengan Kepemimpinan Pemerintahan yang dipimpin oleh Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Surabaya tidak mempunyai kebijakan strategis untuk menjalankan roda pembangunan.

"Kami menilai ada kepentingan dari elit-elit politik yang sengaja membegal dengan cara-cara seperti tidak memunculkan calon, sehingga Pilkada harus mundur," katanya.

Kegiatan ini berhasil mengumpulkan sekitar 10 ribu tanda tangan warga kota, untuk ikut mendukung penolakan Pilkada Surabaya mundur dan tolak begal politik. Kain tersebut, dikatakan Aldi akan menjadi bukti untuk selanjutnya dikirimkan kepada Presiden RI, Joko Widodo, KPU RI dan Bawaslu.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement