REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Wakil Pemimpin Oposisi Australia sekaligus Menteri Luar Negeri bayangan Tanya Plibersek menegaskan harus ada landasan hukum yang jelas jika pemerintah Australia memutuskan ikut campur memerangi Suriah.
Partai Buruh Australia sebelumnya secara konsisten mengatakan dukungan berupa aksi militer hanya untuk di Irak saja. Sejauh ini Partai Buruh tidak memberikan sinyal memperbolehkan Australia memiliki peranan yang lebih luas.
"Ada dasar hukum yang jelas soal keterlibatan Australia di Irak. Ada undangan dari pemerintah Irak agar (Australia) membantu melatih pasukan Irak untuk membela warga negaranya sendiri. (Dan) tidak ada dasar hukum yang jelas soal keterlibatan Australia di Suriah," jelas Pilbersek.
Sebelumnya, anggota parlemen dari Partai Liberal, Dan Tehan dari Komite Intelijen dan Keamanan Australia mengatakan situasi di Suriah telah mencapai tingkat dimana Australia harus melakukan pengeboman terhadap kelompok yang menamakan diri Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Suriah.
Pesawat-pesawat militer Australia telah melakukan pengeboman terhadap kelompok militan tersebut di Irak tahun lalu.
Tapi Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan dirinya belum siap memberikan perintah agar tentara Australia bergabung dengan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan di Suriah.
"Saya tahu Dan Tehan telah mengatakan kita harus membom, kemudian pergi, dan mendapatkan dukungan dari PBB untuk melakukannya. Jika Perdana Menteri tertarik agar sekarang Australia terlibat di Suriah, pertama kali ia harus menyatakan apa yang menjadi dasar hukum dalam keterlibatan Australia tersebut," kata Plibersek.
Pihak oposisi juga telah memperingatkan sangat berbahaya bagi Australia menerima dorongan dari sejumlah anggota parlemen untuk meluaskan keterlibatan Australia dari Irak hingga Suriah.
"Saya rasa sangat berbahaya mengirimkan pasukan Australia ke tempat yang paling berbahaya saat ini di dunia," ujar Plibersek.
PM Abbott sendiri tidak pernah mengabaikan soal serangan ke Suriah. Tapi menurut Abbott, situasi di Irak berbeda dengan di Suriah, dimana pemerintah Irak mendukung Australia melawan kelompok militan ISIS.
Sementara Presiden Suriah Bashar al-Assad mengutuk Amerika Serikat yang menyerang Suriah. Ia mengatakan upaya yang dilakukan Amerika Serikat membantu proses merekrut pasukan baru pendukung ISIS.
Menurut Plibersek, Australia adalah salah satu kontributor terbesar terhadap misi militer di Irak.
"Jelas juga apa peran kita di sana, yakni melatih Irak dan membantu mereka melindungi warga sipil," ujarnya.
"Saya juga harus mengatakan di Suriah kita memiliki tanggung jawab kemanusiaan yang jauh lebih besar. Dengan 11,5 juta orang pengungsi, jutaan orang di negara-negara terdekat Suriah, seperti Yordania, Lebanon, Turki. Kita harusnya lebih banyak membantu. Tapi Australia sudah mengurangi bantuan untuk pengungsi Suriah," tambah Plibersek.