REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat  meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemhub) segera membuatkan payung hukum bagi keberadaan ojek di Jakarta. Pasalnya moda transportasi ini makin ramai menyusul adanya ojek online, Go-Jek dan Grab Bike.

Menurut Djarot, Kemhub bisa merevisi atau menyempurnakan Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam UU tersebut tidak diatur tentang keberadaan ojek sebagai salah satu moda transportasi umum.

“Harus ada penyempurnaan UU. Ini sudah dalam persaingan dan harus dikontrol. Kita juga nggak tahu berapa kebutuhan ojek di DKI,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/8).

Payung hukum berupa UU, ujar dia dapat membantu perusahaan ojek melihat kebutuhan pengemudi ojek di lapangan. Paling tidak dapat lewat UU dapat membuat pemetaan terhadap kebutuhan ojek di Jakarta.

Mantan Wali Kota Blitar ini juga menilai keberadaan ojek di DKI Jakarta sangat membantu dan cukup dibutuhkan. Keberadaan ojek yang semakin ramai tidak membuatnya khawatir menjadi penyebab kemacetan.

Ia menyebut perusahaan aplikasi ini sudah menghitung kebutuhan ojek bagi warga Jakarta yang menginginkan waktu tempuh cepat.

“Mereka pasti sudah menghitung. Masalahnya, Go-Jek landasan hukumnya belum ada. Tapi ojek itu dibutuhkan di DKI. Sangat membantu. Usul saya kepada Kemhub segera bahas aturan angkutan ojek,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika