REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk menuntut kenaikan upah. Seperti diketahui, menurut dia, kondisi perekonomian dalam negeri tengah melemah.
"Ya dalam keadaan begini kan jangan kan kenaikan upah. Sekarang kan bisa orang terjadi PHK malah kalau begini. Jangan dalam kondisi begini jangan bicara kenaikan upah. Itu belum waktunya juga," kata Kalla menanggapi tuntutan para buruh dalam demonstrasi hari ini, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (1/9).
Kendati demikian, Kalla menghormati hak buruh untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya. JK pun meminta masyarakat secara bersama-sama membantu mengatasi masalah perekonomian saat ini.
"Masalah ini kan masalah kita semua, masalah tuntutan ekonomi. Mari kita selesaikan secara bersama-sama. Bahwa kerja efisien, harus kita tingkatkan produktivitas, pada akhirnya kita menghemat. Itu hanya itu yang bisa kita selesaikan," kata Kalla.
Aliansi buruh se-Indonesia menggelar aksi demo di Jakarta. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, para buruh melakukan aksi demonstrasi karena adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), kurangnya daya beli bagi buruh, dan mudahnya pekerja asing bekerja di Indonesia.
Ia mengatakan, daya beli buruh merosot hingga 30 persen dan diperparah dengan kenaikan harga bahan pokok. Kondisi ini dibarengi dengan adanya ancaman PHK sehingga mempengaruhi kesejahteraan buruh. Oleh karena itu, para buruh menuntut adanya kenaikan upah.