REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menetapkan Banten sebagai daerah nomor satu yang menjadi daerah rawan konflik saat pilkada. Terdapat lima indikasi yang mendasari hal tersebut, yaitu profesionalitas penyelenggara, keamanan daerah, politik uang, akses pengawasan, dan partisipasi masyarakat.

Terkait hal ini, Gubernur Rano Karno membantah jika Banten sebagai wilayah yang rawan ketidakamanan saat Pilkada Serentak. Ia melihat Banten adalah salah satu wilayah yang siap dengan pesta demokrasi yang akan digelar akhir tahun ini.

Bahkan hingga saat ini, kata dia, tidak tanda konflik yang terjadi seperti daerah lainnya. “Tidak ada itu Banten rawan. Semuanya aman di Banten Insyaallah,” kata Rano kepada Wartawan seusai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Banten, Rabu (2/9).  

Sementara, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten Brigjen Boy Rafli Amar sudah melakukan antisipasi semaksimal mungkin. Ia mengaku Sudah mempersiapkan seluruh anggota polda Banten untuk perhelatan demokrasi ini.

“Antisipasi itu harus dilakukan harus beruaya semaksimal mungkin. Personel yang disiapkan polda Banten sekitar 3.500 yang cadangan juga kita siapkan dan stand by di Markas,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu  (2/9).

Ia juga mengungkapkan bahwa jika memang terjadi konflik pilkada serentak yang membutuhkan pengamanan dan bantuan polisi lainnya, Boy akan mengerahkan semua anggota Polda Banten. “Seluruh anggota polda akan diterjunkan, kalau perlu sampe kantor polda kosong,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika