REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diprediksi gagal menyelesaikan program Sejuta Rumah Rakyat hingga 2015 usai. Pakar Properti sekaligus pendiri Panangian School of Property Panangian Simanungkit menyebut, penyebab kegagalan karena penetapan target "ketinggian".
"Bagus punya target memprioritaskan rumah rakyat, tapi harus dilihat kondisi dan kesiapan, menteri hanya satu, itu pun hasil gabungan dua kementerian, semakin repot," kata dia pada Jumat (11/9). Panangian lantas membandingkan progrqm pembangunan rumah rakyat di rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ketika itu, kementerian terpisah antara Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tapi di zaman Jokowi disatukan. Dampaknya, potensi tumpang tindih peraturan antara infrastruktur dan perumahan berikut pembangian tugasnya terbuka lebar. "Sepuluh tahun SBY membangun 100 ribu per tahun saja susah, apalagi sejuta (rumah), gimana ceritanya," ujarnya.
Pemerintah dalam menjalankan Program Sejuta Rumah Rakyat, lanjut dia, melimpahkan pembangunan sebanyak 600 ribu unit kepada pengembang. Namun dalam pelaksanaannya belum didukung kebijakan dan kemudahan bagi pengembang.
Padahal, aspek suplai merupakan masalah klasik. Kebijakan yang ada saat ini hanya fokus pada demand keterjangkauan masyarakat. Ini mengakibatkan permintaan bertumpuk sementara ketersediaan rumah murah minim.
Dukungan pemerintah untuk pengembang harus diseriusi misalnya memberikan kemudahan perizinan pengadaan lahan dan bangunan bagi pengembang. Perizinan harus diupayakan satu pintu dan tidak berbelit-belit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika