REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menolak adanya revisi UU KPK. Demokrat menilai banyak pasal kontroversial dalam revisi UU KPK yang bisa melemahkan lembaga anti rasuah itu.

"Demokrat menolak UU KPK direvisi ini sudah sesuai arahan Ketua Umum Demokrat (SBY) untuk terus perkuat KPK," tegasnya, Rabu (7/10).

Ruhut melanjutkan, KPK sangat dibutuhkan untuk memberantas korupsi. Karena itu diperlukan penguatan lembaganya, bukan justru malah semakin dilemahkan.

"Korupsi semakin menjamur kita perlu dukung KPK untuk pemberantasan korupsi," jelasnya.