Jumat 16 Oct 2015 16:41 WIB

Sekjen PDIP: Presiden Jokowi Harus Benahi Arah Kepastian Hukum

Rep: C15/ Red: Bayu Hermawan
  Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan kepada media usai diperiksa oleh KPK di Jakarta, Rabu (15/7).  (Antara/Akbar Nugroho Gumay)
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan kepada media usai diperiksa oleh KPK di Jakarta, Rabu (15/7). (Antara/Akbar Nugroho Gumay)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Evaluasi setahun masa pemerintahan Joko Widodo dan JK, Sekertaris Jendral PDIP, Hasto Kristanto mengatakan presiden harus membenahi arah kepastian hukum.

Menurut Hasto, asas kepastian hukum sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan politik.

"Pada tahun kedua kepemimpinanya presiden harus bisa memastikan arah kepastian hukumnya. Karena stabilitas ekonomi juga dipengaruhi oleh kepastian politik dan hukum," ujar Hasto, Jumat (16/10).

Selain itu, adanya kepastian hukum ini bisa meningkatkan penyerapan anggaran dari pemerintah. Lemahnya penyerapan anggaran saat ini juga disebabkan oleh tidak ada kepastian hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Namun disatu sisi, Hasto mengapresiasi pemerintah dengan tahun pertama ini yang berhasil menyelamatkan rupiah dengan tiga paket kebijakan ekonomi. Ia mengatakan langkah tersebut sudah sesuai atau on the track.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement