REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seluruh pimpinan jajaran penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11).

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, kedatangan unsur penyelenggara Pemilu itu dimaksudkan untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.

“Sekarang ini sedang berlangsung proses tahapan kampanye,” kata Husni.

Husni juga menyampaikan tidak terlihatnya keriuhan pelaksanaan Pilkada di daerah saat ini adalah konsekuensi dari pengaturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Dalam UU tersebut disebutkan pemasangan alat peraga kampanye di luar ruang harus di tata sedemikian rupa sehingga kelihatan rapi.

“Sekarang kami laporkan sangat rapi, sehingga tidak kelihatan (keriuhannya),” kata Husni.

Menurut Husni,  saat ini KPU juga sedang mempersiapkan logistik Pilkada, dimana ada beberapa titik yang menjadi perhatikan karena sangat terkait sekali dengan proses tahapan pencalonan yang belum tuntas.

“Ini menyebabkan adanya penundaan untuk proses pengadaannya,” pungkas Husni.

Hadir dalam kesempatan itu antara lain Ketua DKPP Jimly Asshidiqi, dan unsur pimpinan Bawaslu. Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Ikuti Whatsapp Channel Republika