REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), Binsar Effendi Hutabarat mencurigai ekspos hasil audit Petral oleh Menteri ESDM, Sudirman Said.
"Telisik siapa saja yang bermain, tidak hanya pada periode tertentu," ujar Binsar dalam rilisnya, Jumat (13/11). Ia menuturkan Pertamina sudah menyatakan hasil audit forensik yang dilakukan auditor independen itu, telah diserahkan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.
Saat ini, kata dia, hasil audit sendiri dalam proses pendalaman oleh para ahli legal di Kementerian ESDM dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Perihal apakah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kepada pihak kepolisian nanti kasus ini akan dibawa, Pertamina menyerahkan kewenangan itu kepada pemerintah," kata dia.
Binsar juga menyikapi adanya pengakuan Sudirman ada pihak ketiga yang bukan bagian dari manajemen Petral, Pertamina, maupun pemerintah yang terlibat dalam perdagangan minyak mentah dan BBM, serta membuat pelaku usaha dalam bidang tersebut mengikuti permainan yang tidak transparan. Menurut aktivis Angkatan 1966 ini, ucapan Sudirman berbau politis.
"Menteri ESDM jangan politis menyampaikan audit Petral-PES. Kalau mau ungkap, sebaiknya jangan setengah-setengah dan harus total. Tidak mungkin tidak ada pejabat-pejabat baik di Pertamina maupun di pemerintah yang tidak terlibat. Jelas saya selaku Ketua Umum eSPeKaPe, mengecam Sudirman karena pada konteks ini telah mendiskreditkan Pertamina," ujar Binsar Effendi geram.
Ia mengingatkan agar Sudirman tidak menciptakan kegaduhan dengan memberikan pernyataan yang tidak jelas. “Jangan sampai Pertamina sejak tahun 2008 sudah menyatakan siap dan mampu mengelola Blok Mahakam 100 persen, kemudian digaduhkan oleh Sudirman yang menetapkan Pertamina hanya mendapat bagian 70 persen paska habis kontrak Blok Mahakam tahun 2017," tutur dia.
"Begitu pula pernyataannya yang mengatakan ada tokoh politik sangat berkuasa menjual nama presiden dan wakil presiden kepada Freeport dan meminta jatah saham perusahan tambang emas asal Amerika Serikat (AS) itu, yang kebetulan saat ini diwajibkan melepas 10,64 persen saham."
Ia menyarankan Sudirman menghindari membuat pernyataan yang tidak jelas yang hanya menambah ketidakpastian arah negara. Ketimbang membuat pernyataan yang tidak jelas, Binsar Effendi menilai akan lebih baik jika membuka siapa saja sebetulnya mafia migas di balik perusahaan Petral.
"Sudirman juga harus bertanggung jawab atas keterangan yang disampaikannya kepada publik. Karena kalau Sudirman adalah wakil pemerintah, maka punya kewajiban secara transparan menyebut pihak ketiga siapa yang dimaksud," ucap dia.
"Karena, kata dia melanjutkan, "dalam aktivitas bisnisnya bisa mempengaruhi urusan negara. Apalagi Presiden Jokowi terus mendukung penegakan hukum pasca hasil audit forensik terhadap Petral."
Jika pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said itu tidak berani mengungkap siapa mafia migas yang mempengaruhi Petral dan melaporkan segera ke KPK, maka sepanjang itu pula Sudirman dapat dianggap telah melakukan kebohongan publik. Bahkan ada kemungkinan pernyataan Sudirman itu dilontarkan, sebagai usaha mengalihkan isu yang sesungguhnya agar pejabat di Pertamina diisi oleh orang-orangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika