REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pansus Pelindo II DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyakan pihaknya fokus bekerja untuk mengembalikan aset negara yang dikuasai pihak asing di Pelindo II, dan terindikasi dibiarkan begitu saja oleh manajemen perusahaan BUMN tersebut.

"Oh ya jelas (telusuri dugaan intervensi pihak asing), ada tujuh bank yang memberikan pinjaman ke Pelindo II termasuk Deutsche Bank," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (13/11).

Rieke mengatakan Pansus lebih condong akan mendorong bagaimana agar kontrak Terminal Peti Kemas Jakarta (JICT) yang berpotensi merugikan negara hingga Rp20 triliun dihentikan. Dia menegaskan, semuanya harus dipastikan dilaksanakan dalam Koridor Konstitusi termasuk dalam pengelolaan pelabuhan.

"Ada hal-hal seperti perpindahan aset mengendap-endap terhadap pihak asing melalui kontrak-kontrak yang semestinya tidak terjadi, ya itu indikasinya," ujarnya.

Rieke mengatakan penelusuran Pansus akan berdasarkan pada data yang ada sehingga apabila ada orang yang dipanggil maka itu sudah diperhitungkan. Sebelumnya, anggota Pansus Pelindo II DPR Daniel Johan mengatakan Pansus mencoba menelusuri siapa saja pihak yang membuat Lino tunduk.

Setelah ditelusuri menurut dia, diduga ada Li Ka Shing, pengusaha asal Hongkong, yang berteman dengan Rothschild, pengusaha besar berbasis di Eropa, AS, dan Asia, ada dibalik pengelolaan Pelindo II.

"Kok kita ujung-ujungnya masa tunduk dengan Li Ka Shing? Ngapain Indonesia dibuat tunduk dengan asing? Jadi, sebenarnya siapa bos Lino? Bukan Pemerintah. Tapi adalah Li Ka Shing," katanya.

Selain menyerahkan aset penting seperti JICT kepada asing, menurut dia, Lino juga memiliki sejumlah kegagalan dalam memimpin manajemen perusahaan itu. Dia mencontohkan, adanya masalah ketenagakerjaan, kisruh manajemen dan belum selesainya terminal peti kemas baru di Kalibaru yang berdasarkan Perpres seharusnya selesai di tahun ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika