REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang Paripurna DPR yang digelar Kamis (17/12), menyetujui rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II. Rekomendasi tersebut adalah meminta Presiden Joko Widodo mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Linom karena melanggar undang-undang.

Pascadibacakan di sidang Paripurna, anggota Pansus Pelindo II yang juga kader PDIP, Masinton Pasaribu menjelaskan, dalam masa sidang mendatang setelah reses, pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait.

"Pelindo II akan mendalami dan memanggil semua pihak yang dianggap penting dimintai keterangan di pansus. Ini melibatkan banyak bank. Itu juga nanti akan kami panggil," katanya.

Kalaupun nantinya Rini dan RJ Lino masing-masing dicopot dari jabatannya kini, Masinton menegaskan, Pansus Pelindo II tak akan berhenti memanggil dan mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan keduanya.

"Enggak ada masalah. Ya berhenti itu kan jabatannya. Tapi proses pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap undang-undang, maupun adanya dugaan korupsi di sana kan harus juga kami dalami di Pansus Pelindo II. Terserah siapapun pejabat barunya," ujar anggota Komisi III DPR RI itu.

(Baca: Paripurna Setujui Rekomendasi Pansus Copot Menteri Rini dan RJ Lino)

Dia menuturkan, kerja Pansus Pelindo II akan berakhir pada 10 Februari 2016 mendatang. Karenanya, pada tahun depan, upaya mengusut tuntas dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan akan lebih intensif.

Bahkan, kasus Pelindo II diusut dengan dua jalur yang berbeda namun berhubungan. Sebab, pihak kepolisian pun sedang mengusut adanya tindak pidana berkaitan dengan dugaan korupsi mobile crane yang menyeret nama RJ Lino.

"Bareskrim tetap berjalan. Karena itu ranah penegakan hukum. Penyelidikan secara politik dan juga dalam rangka pengawasan terhadap undang-undang tetap berjalan di DPR. Putusan pansus itu bisa memperkuat penegakan hukum. Itu vitamin yang sangat dahsyat agar Bareskrim tak lagi ragu," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika