REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengharapkan sesama pejabat tidak saling membuat gaduh terkait oknum anggota DPR yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak PT Freeport.

"Harusnya tidak usah dibuka dulu, itu kan bisa diselesaikan dulu secara internal dan dikumpulkan dulu bukti-buktinya," kata Jimly setelah acara 'Peresmian dan Pelantikan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu' di Jakarta, Rabu (19/11). (Baca: Setya Novanto yang Bocor ke Publik Soal Freeport" href="http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/17/nxy9yg334-petikan-transkrip-setya-novanto-yang-bocor-ke-publik-soal-freeport" target="_blank">Petikan Transkrip Setya Novanto yang Bocor ke Publik Soal Freeport)

Dalam acara tersebut, PP Muhammadiyah melantik Din Syamsuddin sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Pondok Labu dengan para penasehatnya yang salah satunya adalah Jimly Asshiddiqie di Masjid Al-Bay-ah, Pondok Labu, Jakarta Selatan.

Namun, kata Jimly, apabila terdapat aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah hukum dalam kasus tersebut, maka langsung diproses saja. "Kan ada mekanismenya, jadi tidak perlu ribut-ribut seperti saat ini," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 itu.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said pada Senin (16/11) pagi melapor kepada MKD terkait dugaan adanya pencatutan nama presiden dan wapres oleh politikus dan anggota DPR dalam perpanjangan kontrak PT Freeport.

Menteri Sudirman telah mengatakan di beberapa media elektronik dan televisi nasional bahwa pada beberapa bulan lalu pihak Freeport dihubungi oleh beberapa oknum tokoh politik yang sangat punya pengaruh, dan menjual nama presiden dan wapres yang seolah-olah meminta saham kosong.

Ikuti Whatsapp Channel Republika