REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak mendikte pemerintah terkait isu lingkungan dalam pengembangan industri sawit.

"Saya ingin ekonomi Indonesia berjalan bagus. Kalau orang mengganggu ekonomi kita, kita ingatkan. Kalau tidak bisa diingatkan, suruh pergi. Jangan kau atur Indonesia," ujar Luhut dalam acara "Indonesian Palm Oil Conference 2015" di Nusa Dua, kabupaten Badung, Bali, Kamis (26/11).

Menurut dia, pemerintah juga memiliki perhatian terhadap persoalan lingkungan dalam konsesi sawit, dan terus melakukan koreksi ketika menemukan kekurangan atau masalah lingkungan.

Pemerintah, ujar dia, tidak ingin didikte kepentingan asing, dan memiliki kedaulatan dalam mengatur negara sendiri.

"Pemerintah tidak segan melarang NGO atau lembaga lain yang melakukan kampanye negatif terhadap industri sawit dan mengganggu stabilitas negara," tutur Luhut.

(Baca juga: Wapres Sebut Industri Sawit Berharga)

Ia mengatakan industri sawit telah menjadi industri yang strategis dengan kontribusinya yang besar untuk pemasukan negara dan membuka lapangan kerja sehingga industri tersebut harus dilindungi dari kampanye negatif.

Industri sawit, tutur dia, dapat menyerap tenaga kerja hingga 21 juta lebih tenaga kerja dan hampir 45 persen industri sawit juga dimiliki rakyat sehingga akan berdampak pada pemerataan kesejahteraan rakyat.

Selain mengingatkan LSM, ia juga mengingatkan perusahaan di industri minyak sawit untuk menjaga lingkungan dan menjalankan industri yang berkelanjutan.

"Ini juga saya ingatkan pada teman-teman pengusaha sawit. Kalian jangan main-main juga soal lingkungan. Kita harus disiplin," tukas Luhut.

(Baca juga: Gapki: Kelapa Sawit Bukan Sebab Utama Karhutla)

Ikuti Whatsapp Channel Republika