REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN --  Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, mengatakan pihaknya akan menelusuri program hibah dan baksos Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan. Menurut ICW, ada indikasi mencurigakan dalam pola kenaikan dan aliran dana hibah di Tangsel menjelang Pilkada.

Ade mengatakan ada dua hal yang patut dicatat dalam kenaikan hibah Kota Tangsel. "Pertama, besaran kenaikan dana hibah sangat drastis. Kedua, lembaga penerima dana hibah tidak jelas," ujar Ade kepada wartawan dalam seminar Korupsi adalah Kejahatan Luar Biasa di Serpong, Jumat (27/11).

Menurutnya, pola aliran dana hibah Kota Tangsel sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Pola seperti ini memberi keuntungan kepadan pasangan calon (paslon) petahana.

Di Tangsel, paslon Airin Rachmi Diany - Benyamin Davnie diduga mendulang keuntungan dari aliran dana hibah. "Petahana semakin populer karena penerima berpikir bahwa bantuan berasal dari kepala daerah," lanjut Ade.

Melihat kondisi ini pihaknya menegaskan akan segera melakukan penelusuran. Sebab, ada dugaan pola aliran dana hibah di Tangsel sama dengan aliran hibah Pemerintah Provinsi Banten 2011. Pihaknya menduga ada potensi korupsi dana APBD untuk aliran dana hibah.

"Penelusuran kami bertujuan untuk membuktikan pola tersebut. Intinya akan ditelusuri dulu," tegas Ade.

Kenaikan dana hibah Pemkot Tangsel sempat menjadi sorotan beberapa waktu lalu. Semula, besaran dana hibah Rp 29,568. Dalam APDBP 2015, dana hibah Pemkot Tangsel naik hingga Rp 105,264 atau sebesar 256 persen.

Adapun besaran APBD 2015 Kota Tangsel Rp 2,8 triliun. APBDP Kota Tangsel 2015 sebesar Rp 3,3 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika