REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Priyo Budi Santoso membantah tudingan yang menyebut partainya membentengi Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus dugaan pelanggaran etik.
"Golkar tidak konyol, kalau yang terjadi (rekaman dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo) terbukti, apa boleh buat, kita akan ikhlaskan," kata dia saat berada di Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Sabtu (28/11) lalu.
Menurut dia, kasus Setnov merupakan permasalahan besar yang sudah menjadi sorotan publik. Priyo menuturkan, resikonya terlalu besar untuk membela, bahkan dari partai manapun, orang sekuat apapun, atau sosok yang tidak pernah tersentuh apapun.
"Ini tidak akan bisa menghilang. Karena itu, kami lebih memilih hati nurani, dalam arti berpikir jernih," ujarnya.
Priyo mengatakan, banyak kader Partai Golkar yang memungkinkan untuk menggatikan Setnov, apabila rekaman yang dilaporkan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said, terbukti. Namun, apabila MKD membuktikan Setya Novanto tidak bersalah, Priyo meminta nama ketua DPR agar direhabilitasi.
"Sampai sekarang belum (menyiapkan pengganti Setya Novanto). Tapi kalau anda tanya, dikantong kita banyak (kader Golkar)," jelasnya.
Selain itu, Priyo juga membantah, Koalisi Merah Putih (KMP) ikut-ikutan membentengi Setnov dalam kasus dugaan pelanggaran etik tersebut. Justru ia mempertanyakan, apakah masih mungkin mempertahankan blok antara politik yang membela dan non-politik yang tidak membela. Menurutnya, kasus ini bersifat pembersihan diri dan merupakan ranahnya DPR.
"Salah kaprah bila kemudian dibawa ke ranah politik, karena seolah-olah ini blok pemerintah dan blok nonpemerintah untuk membela," tuturnya. Namun, Priyo enggan menjawab dugaan Partai Golkar berada pada grup pemerintah. "Kita lihat saja perkembangan dibawa di MKD seperti apa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika