REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Distribusi logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Solo, Jawa Tengah (Jateng) selangkah lebih maju. KPU setemoat menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk mulai mendistribusi logistik dari KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS), Ahad (6/12).
''Jalinan kerja sama ini, PT Pos Indonesia Cabang Solo menyediakan 16 armada -- terdiri untuk tujuh unit truk dan sembilan mobil boks -- untuk mendistribusikan logistik di lima wilayah kecamatan di sini,'' kata Agung Novianto, Account Executif Penjualan PT Pos Indonesia Cabang Solo.
Agung menyebutkan, pembagian armada dikerahkan sesuai areal. Kecamatan Serengan, Laweyan, dan Pasar Kliwon disiapkan satu unit truk dan satu unit mobil boks. Kecamatan Banjarsari dan Jebres karena wilayah kelurahannya banyak, disiapkan dua unit truk dan tiga unit mobil boks.
Distribusi logistik Pilkada, kemarin baru dikerahkan 10 unit armada. Saat pengambilan logistik setelah pemungutan suara, dikerahkan 16 unit armada.
Menurut Agung, saat pengambilan surat suara membutuhkan ekstra kendaraan. Masalahnya, tidak boleh sekali jalan. Jadi, setiap kendaraan harus mengambil dari satu kelurahan kemudian langsung diteruskan ke kecamatan. Lalu, balik lagi mengambil hasil pemungutan suara di kelurahan lain, kemudian dibawa lagi ke kecamatan. Begitu seterusnya.
Jadi, sistem pengambilan tidak boleh sekali jalan. Sehingga armada harus bolak balik dari kecamatan ke kelurahan. ''Upaya itu untuk mencegah kecurangan, dan hal-hal yang tidak diinginkan selama dalam perjalanan,'' tambah Agung.
(Baca Juga: Polisi Amankan Logistik 24 Jam)
Sistem distribusi logistik dan pengambilan kartu suara setelah coblosan, Agung mengatakan, menjadi tantangan tersendiri. Ini karena, diperlukan kecepatan waktu. Untuk itu, PT Pos Indonesia membentuk koordinator lapangan di setiap kecamatan yang menghubungkan dengan PPK dan PPS. Hal ini untuk mempercepat distribusi.
Anggota komisioner KPU Divisi Logistik, Suryo Baruno, mengatakan, dalam distribusi logistik Pilkada dijaga ekstra ketat oleh polisi. Distribusi sebelum pemungutan suara, 6 Desember. Sedang PPS dan KPPS mendistribusi ke TPS, 8 Desember.
KPU minta petugas penyelenggara Pilkada menyimpan logistik Pemilu ditempat paling aman. Tidak gampang dijangkau semua publik, atau orang yang berniat jahat. Ruangan juga aman dari kebocoran air, karena saat musim hujan.
Usai pemungutan, 9 Desember, rekapitulasi dilakukan di kecamatan 10 hingga 16 Desember. Setelah itu, baru diadakan rekapitulasi tingkat kota. Namun, sebelum rekapitulasi, KPU juga mengunggah formulir C1, atau berita acara hasil perhitungan di TPS dalam website KPU.
Ikuti Whatsapp Channel Republika