REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan bahwa Indonesia telah membantu program pembangunan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi 1.338 warga Palestina di bawah Kemitraan Strategis Baru Asia-Pasifik (NAASP) selama 2008-2013.
"Di bawah program NAASP untuk pembangunan kapasitas Palestina, Indonesia telah menginisiasi 128 program dan melatih 1.338 warga Palestina," ujar Menteri Retno dalam pembukaan "Konferensi Internasional tentang Jerusalem" di Jakarta, Senin (14/12).
Program pembangunan SDM dan kerja sama teknis yang dilakukan Indonesia melingkupi beberapa bidang, yaitu usaha kecil menengah, keuangan dan perpajakan, keuangan mikro, pertanian, pelatihan diplomatik secara reguler, kearsipan, kesehatan, dan energi. Selanjutnya, pemberdayaan perempuan, demokratisasi dan pemerintahan yang baik, perindustrian, konservasi dan restorasi monumen dan situs, konstruksi, sosial, dan tekstil.
Selain memberikan program pelatihan, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam Konferensi Kerja Sama antara Negara-Negara Asia Timur untuk Pengembangan Palestina (CEAPAD) dengan menjadi tuan rumah pada 2014, dan akan menghadiri pertemuan lanjutan pada 2016 di Jepang. "Ini merupakan konsistensi sikap Indonesia untuk mendukung rakyat Palestina," tutur Menlu.
Saat menjadi tuan rumah 60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA), April lalu, Indonesia dan negara peserta konferensi lainnya menghasilkan Deklarasi untuk Palestina. Dokumen tersebut berisi dukungan terhadap bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan sejati.
Dalam forum multilateral, Indonesia termasuk negara yang menyatakan dukungan penuh terhadap Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 67/19 pada 29 November 2012 mengenai masuknya Palestina sebagai negara non-anggota PBB. Indonesia juga mendukung pengibaran bendera Palestina sebagai negara pengamat di Markas Besar PBB pada 30 September 2015.
"Pengibaran bendera itu bukan hanya simbolis, tetapi langkah penting menuju keanggotaan tetap Palestina di PBB. Itu merupakan pengakuan universal untuk melegitimasi aspirasi nasional rakyat Palestina," ujar Menlu Retno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika