REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior Partai Golkar Zainal Bintang meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly bertanggung jawab atas kebijakannya yang diskriminatif telah menyandera Golkar tanpa alasan hukum yang kuat selama hampir satu tahun.

"Golkar akhirnya tersungkur di tangan pemerintah, kata Zainal Bintang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (4/1).

Pernyataannya itu terkait keluarnya SK Menkumham pada 31 Desember 2015, yang mencabut pengesahan Munas Golkar Ancol pimpinan Agung Laksono, tapi tidak mengakui pula Munas Golkar Bali pimpinan Aburizal Bakrie.

Sementara itu, menurut Bintang, target pemerintahan Jokowi-JK untuk menggembosi Golkar bisa dikatakan cukup berhasil. "Terbukti, setelah Menkumham mengesahkan kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol Desember 2014, di bawah kepemimpinan Agung Laksono pada 23 Maret 2015," ujarnya.

Lalu saat ini ujar Zainal, Menkumham juga yang mencabut dan membatalkan SK pengesahan Munas Golkar Ancol pada tanggal 31 Desember 2015, sebagai konsekuensi dari perintah Mahkamah Agung (MA).

Dia menilai, ini adalah efek negatif budaya politik menang-menangan, yang telah menjadi budaya politik baru yang diperagakan oleh politisi Indonesia di era reformasi. "Politik menang-menangan itu adalah sikap politik, yang satu meniadakan yang lain," katanya,

Dia mengakui, menerima banyak desakan dari kader Golkar, baik senior, generasi muda maupun sesepuh, dari daerah maupun yang di pusat. Zainal menjelaskan, mereka intinya meminta Eskponen Ormas Tri Karya Golkar menempuh jalur hukum menggugat Menkumham.

"Sedang kami pertimbangkan dan sedang digodok dengan teman-teman," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika