Jumat 05 Feb 2016 13:06 WIB

Kubu Djan: Rembug Nasional PPP Hanya Akal-akalan Romi

Rep: Eko Supriyadi/ Red: Bayu Hermawan
 Sekjen DPP PPP Dimyati Natakusumah (kanan) didampingi Wasekjen Sudarto (kiri), Ketua DPW PPP Jakarta Abraham Lunggana (tengah) melambaikan tangan saat mendatangi Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (4/1).  (Republika/Raisan Al Farisi)
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Sekjen DPP PPP Dimyati Natakusumah (kanan) didampingi Wasekjen Sudarto (kiri), Ketua DPW PPP Jakarta Abraham Lunggana (tengah) melambaikan tangan saat mendatangi Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (4/1). (Republika/Raisan Al Farisi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PPP hasil Muktamar Jakarta menilai acara silaturahmi nasional PPP dengan tema "Rembug Nasional untuk Islah Seutuhnya" yang digelar di Asrama Haji, Pondok Gede, hanya manuver M Romahurmuziy (Romi) untuk menggalang dukungan.

Wasekjen PPP hasil Muktamar Jakarta Sudarto mengatakan, forum islah seutuhnya, pernah diadakan pada Mukernas ke-2 di Bogor, Jawa Barat, sebagai fatwa dari Majelis Syariah dan disepakatilah islah.

Lalu islah juga telah digelar oleh Mahkamah partai pada 11 Oktober selama 7 hari, namun hal tersebut dilanggar oleh Romi, dengan menggelar Muktamar di Surabaya. Pada akhirnya, sesuai putusan MA Muktamar SK Kepengurusan Surabaya dicabut.

Hal ini membuat Romi tidak lagi punya legal standing untuk menahkodai PPP. ''Maka manuver Romi ini hanya politik akal-akalan dan pembohongan saja,'' katanya di Jakarta, Jumat (5/2).

Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah untuk segera menerbitkan SK hasil Muktamar Jakarta. Sudarto menegaskan tidak ada yang bisa membantah bahwa keputusan MA adalah final dan mengikat.

Ketua Umum Angkatan Muda Ka'bah itu juga mengimbau, agar kader PPP tidak lagi terpengaruh oleh Romi Cs, atau datang ke acara buatan Romi karena diundang. Pemerintah juga diminta untuk jangan tertipu dengan manuver Romi.

Ia menilai, cukup sekali pemerintah tertipu oleh Romi dengan mensahkan hasil Muktamar Surabaya. Sehingga, tindakan pemerintah ini dianggap sebagai bentuk intervensi, karena mencampuradukan antara yang benar dan salah, serta antara aspek hukum dan politik.

''Jangan sampai pemerintah melakukan kesalahan dua kali. Negara dipertaruhkan untuk mengikuti manuver politiknya Romi,'' ujarnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement