Selasa 23 Feb 2016 10:57 WIB

Pukat UGM: Menolak Revisi UU KPK Adalah Harga Mutlak

Rep: Yulianingsih/ Red: Karta Raharja Ucu
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi tolak revisi UU KPK di halaman gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/2). (Republika/Raisan Al Farisi)
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi tolak revisi UU KPK di halaman gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/2). (Republika/Raisan Al Farisi)

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Hifdzil Alim mengatakan, pilihan Presiden Joko Widodo menunda revisi UU KPK, bukan sebuah pilihan yang tepat.

"Arus publik yang mendorong penolakan revisi UU KPK sudah sangat jelas. Publik menolak karena substansi revisi justru melemahkan KPK. Harusnya presiden bisa lebih tegas soal ini bukan 'menunda' tapi 'tolak'," ujarnya, Selasa (23/2).

Menurut Hifdzil, pilihan Presiden Jokowi menunda revisi UU tersebut tidak akan menyelesaikan masalah pelemahan KPK melalui UU. Gelombang penolakan akan terus muncul dan diprediksikan akan semakin besar.

"Masukan dan kritik publik ini seharusnya di dengar oleh presiden. Karena pilihannya jelas hanya satu tolak revisi UU KPK bukan tunda revisi," ucap dia.

Karenan itu, ia berpendapat, menolak revisi UU KPK adalah harga mutlak agar lembaga tersebut tidak dilemahkan.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Terkait
Dukung Jaksa Agung Bukan dari Partai, Pukat UGM: Lebih Independen
news - 06 March 2024, 16:22
Dukung Jaksa Agung Bukan dari Partai, Pukat UGM: Lebih Independen
BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta Tuntut Independensi KPK dengan Merevisi UU KPK
news - 09 December 2023, 19:05
BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta Tuntut Independensi KPK dengan Merevisi UU KPK
Istana tak Khawatir Pernyataan Eks Ketua KPK Soal Kasus KTP-el Ganggu Citra Pemerintah
news - 01 December 2023, 13:03
Istana tak Khawatir Pernyataan Eks Ketua KPK Soal Kasus KTP-el Ganggu Citra Pemerintah
Bantah Agus Rahardjo, Istana Tegaskan Revisi UU KPK Inisiatif DPR Bukan Pemerintah
news - 01 December 2023, 12:51
Bantah Agus Rahardjo, Istana Tegaskan Revisi UU KPK Inisiatif DPR Bukan Pemerintah
Anak Duta Palma Tersangka, Pukat UGM: Kejar Pengembalian Kerugian Negara Lebih Besar
news - 30 November 2023, 10:21
Anak Duta Palma Tersangka, Pukat UGM: Kejar Pengembalian Kerugian Negara Lebih Besar
Kepercayaan Publik Terhadap KPK Belum Pulih Usai Revisi UU KPK
news - 02 July 2023, 16:48
Kepercayaan Publik Terhadap KPK Belum Pulih Usai Revisi UU KPK
Sidang Putusan MK Soal Pemilu Minus Satu Hakim yang Pernah Nilai UU KPK Inkonstitusional
news - 15 June 2023, 11:07
Sidang Putusan MK Soal Pemilu Minus Satu Hakim yang Pernah Nilai UU KPK Inkonstitusional
Pukat UGM: KPK Bisa Proses Hukum LHKPN tak Wajar Pejabat
news - 03 March 2023, 00:49
Pukat UGM: KPK Bisa Proses Hukum LHKPN tak Wajar Pejabat
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)
Berita Lainnya
Pekerja merapikan produk UMKM yang dijajakan di Pojok UMKM Inalum, Gedung PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) (Persero), Kuala Tanjung, Batu Bara, Sumatra Utara, Kamis (5/1/2023) (ilustrasi). Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Hapsari Setyowardhani, menyatakan, diperlukan adanya satu big data yang dikelola pemerintah sebagai basis data usaha kecil menengah (UKM) seluruh Indonesia.
ekonomi - Rabu , 15 Feb 2023, 00:10 WIB
Dosen FEB UI: Perlu Satu Big Data UKM di Indonesia
PT Rajawali Nusindo yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi baik food maupun non-food menargetkan pendapatan Rp 5,2 triliun pada tahun ini.
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:56 WIB
Rajawali Nusindo Targetkan Pendapatan Rp 5,2 Triliun pada 2023
Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:42 WIB
Erick Thohir Sebut Media dan Pemerintah Harus Duduk Bersama Bangun Ekosistem Digital Kuat
Kantor Pusat Perusahaan Qatar National Bank (QNB) di Doha, Qatar, 13 Januari 2015. PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW) melaporkan kerugian Rp 400,7 miliar pada akhir 2022.
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:32 WIB
Bank QNB Indonesia Catat Penurunan Kerugian pada 2022
Pengunjung melihat sejumlah produk UMKM yang dipajang pada Pasar Kreatif Bandung Store di Trans Studio Mall, Kota Bandung, Selasa (31/1/2023). Realisasi KUR klaster untuk UMKM pada 2020 mencapai Rp 4,8 triliun.
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 14:12 WIB
UMKM Sering Dibanggakan Tapi Pembiayaan Kredit dari Bank Minim
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Terkini nasional
Advertisement