REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Islah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyepakati terselenggaranya musyawarah internal guna menyelesaikan polemik partai berlambang kabah itu. Hal tersebut disampaikan politikus PPP Rusli Effendi seusai melakukan dialog PPP yang dimediasi oleh Dirjen Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Haris di kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (14/3).

"Hari ini kita sepakat untuk melakukan islah sepenuhnya, dan untuk berikutnya kita ingin bicara secara internal dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ada kesepakatan politik partai," ujar Rusli, Senin (14/3).

Rusli menyampaikan bahwa seluruh kader pasti menginginkan terciptanya islah di internal PPP. Terlebih dengan semakin dekatnya tahapan menuju tahun politik 2017.

Politikus PPP lainnya, Fernita Darwis menyatakan seluruh kader yang hadir dalam dialog yang dimediasi Kemenkumham tersebut adalah mengatasnamakan Majelis Islah PPP. Fernita menekankan tidak ada lagi sekat di tubuh PPP.

"Kami mewakili Majelis Islah yang dibentuk Ketua Umum PPP Muktamar Bandung Suryadharma Ali. Tidak ada lagi 'kubu-kubuan'," ujar Fernita.

Dia mengatakan setiap langkah yang diambil Majelis Islah akan dilaporkan kepada Suryadharma Ali baik secara lisan maupun tertulis. "Tidak ada langkah yang tidak dikoordinasikan dengan pak Sudyadharma Ali," ujar Fernita.

Adapun mediasi ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan Kemenkumham. Sebelumnya pada mediasi awal yang diinisiasi Kementerian Hukum dan HAM menghasilkan pembentukan tim kecil yang terdiri atas dua kubu. "Sepakat membentuk tim kecil yang terdiri atas lima orang dari Djan Farid-SDA dan lima orang dari Romahurmuzy-Emron Pangkapi untuk melakukan langkah-langkah merumuskan formulasi lebih lanjut dalam rangka islah seutuhnya," ujar Menkumham Yasonna Laoly.

Ikuti Whatsapp Channel Republika