REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat, Dedi Hasan Bahtiar mempertanyakan sikap Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menghapus dana bantuan desa tahun ini sebesar Rp 115 juta per desa.
"Terlebih, pencoretan dana desa ini tidak pernah diinformasikan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) saat menggelar rapat pembahasan APBD bersama legislatif," kata Dedi Hasan Bahtiar di Bandung, Ahad (20/3).
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat ini mengaku terkejut dengan dihilangkannya dana bantuan desa karena hingga rapat terakhir pembahasan anggaran bersama TAPD, pihaknya tidak pernah dilapori adanya pencoretan bantuan tersebut.
"Ya tentu saya kaget kenapa sekarang tiba-tiba dihilangkan. Ini di rapat banggar tidak muncul bahwa diberhentikan. Kenapa dalam pembahasan anggaran tidak ada kabar dana bantuan desa dihentikan. Kami akan lakukan kroscek," ujar dia.
Akan tetapi, pihaknya memahami saat ini pemprov tengah fokus menyiapkan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Tahun 2016.
Menurut dia sebagai tuan rumah Pemprov Jabar memerlukan anggaran yang besar agar ajang olahraga terbesar di Tanah Air ini bisa berjalan sukses.
"Tentunya kami mengerti adanya keterbatasan anggaran daerah. Tapi idealnya dana desa tetap berjalan, PON tetap berjalan," katanya.
Ia menyatakan dana tersebut sangat bermanfaat bagi pembangunan di desa karena mayoritas warga Jabar berada di pedesaan.
Oleh karena itu, Dedi meminta Pemprov Jawa Barat segera mencari solusi untuk pengganti dana bantuan desa.
Dikatakan dia hal ini penting agar pemprov tidak terkesan mengorbankan pembangunan desa gara-gara pelaksanaan PON 2016 dan sebagai contohnya pemprov bisa meminta tambahan bantuan keuangan ke pemerintah pusat agar dimasukkan pada APBN Perubahan tahun ini.
"Jadi solusinya harus segera diganti agar pembangunan tetap berjalan, menopang pembangunan di desa," kata Dedi.
Selain itu, lanjut dia, dihapusnya dana tersebut sangat berpengaruh terhadap pembangunan di desa dan ia meminta aparatur desa lebih baik dalam menggunakan dana bantuan desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika