REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, 100 persen daerah di Indonesia siap melaksanakan Ujian Nasional.
Kesiapan ini sudah dipastikan baik pada Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) maupun UN Pensil Kertas (UNPK) di seluruh tingkatan.
Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (kapuspendik), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kemendikbud, Nizam mengatakan, distribusi sudah dilakukan semingga atau dua minggu sebelum hari pelaksanaan UN.
"Kalau yang susah jangkauannya sudah dilakukan seminggu atau dua minggu sebelum hari H (pelaksanaan –Red)," ungkap Nizam kepada wartawan di Gedung C, Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Senin (28/3). Sementara kota besar yang mudah jangkauannya dilaksanakan tiga hari sebelum pelaksanaan.
Nizam juga menambahkan, pihaknya akan berupaya untuk meningkatkan pengawasan agar kecurangan UN bisa berkurang. Dalam hal ini, dia melanjutkan, intensitasnya yang akan ditambah.
Sejauh ini Kemendikbud telah menyediakan 770 ribu pengawas yang terdiri dari para guru dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Menurut Nizam, rasio antara peserta dan pengawas itu memang harus 1:10. Dengan kata lain harus ada satu pengawas dalam satu ruang kelas pelaksanaan UNBK.
"Sementara untuk yang UNPK harus ada dua pengawas dalam satu kelas yang berjumlah 20 orang," kata Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM) ini.
Berkenaan dengan Indeks Integritas UN (IIUN), Nizam menegaskan, ini akan terus diterapkan. Bahkan, hasil sekolah IIUN terendah akan diumumkan ke pejabat daerah dan dewan daerah juga. Pasalnya, kata dia, tahun lalu hanya wilayahnya saja yang diumumkan hasil IIUN-nya.