REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Muhammad Fauzi menyerukan Pemerintahan Jokowi-JK agar jangan diam saja menyikapi krisis Suriah.
Selain itu, PB HMI juga berharap semua pihak yang bertikai, baik Rezim Assad dan pasukan oposisi menahan diri dan mengupayakan rekonsiliasi.
Konflik di Suriah telah memicu krisis kemanusiaan terparah di dunia saat ini. Menurut PBB, 13,5 juta orang di Suriah memerlukan bantuan mendesak, termasuk 6,5 juta yang mengungsi. Diperkirakan bahwa lebih dari 250.000 orang tewas dalam konflik, dengan ratusan ribu lebih terluka. Dan Hampir 4,6 juta warga Suriah telah mengungsi di negara tetangga Mesir, Irak, Yordania, Lebanon dan Turki.
"Melihat fakta demikian, PB HMI mendesak Pemerintahan Jokowi-JK memainkan peranan lebih, bebas dan aktif sesuai konstitusi dan juga sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Pemerintah jangan hanya menjadi penonton dan diam saja," ujar Muhammad Fauzi dalam keterangan resmi Jumat (6/5).
PB HMI juga mengutuk keras serangan Rezim Assad dan sekutunya terhadap kota Aleppo.
"Pemerintahan Assad yg menargetkan rumah sakit, masjid, pabrik roti dan area penduduk dalam serangan udara di kota Aleppo tidak bisa dibenarkan, dan merupakan pelanggaran HAM, berat meski dalam situasi konflik”
Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI, Ruslan Arief BM juga menambahkan Pemerintah RI bisa mendesak PBB, agar para pemimpin kawasan tetap komitmen dengan penyelesaian melalui cara-cara politik dan damai, menghormati kedaulatan semua negara dan non-campur tangan dalam urusan internal mereka, serta menyediakan akses kemanusiaan.
"Krisis Suriah berbeda dengan proses Musim Semi Arab. Krisis ini tidak bermula karena ketegangan antara rezim Assad dan rakyat hanya karena jutaan orang turun ke jalan."
Dikatakan lebih lanjut, oposisi bermunculan, Assad menolak masa transisi, dan perang sipil meledak. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah RI ialah mendesak PBB agar para pemimpin kawasan tetap komitmen dengan kesepakatan bersama bahwa tidak ada solusi militer untuk konflik sipil bersenjata di kawasan itu demi terciptanya stabilitas, Saudi, Turki, Iran yang berbatasan langsung hendaknya menahan diri dan juga menahan laju masuk gerilyawan asing masuk dan menambah keruh permasalahan.
"Selain itu penting adanya implementasi penuh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 untuk menyertakan akses kemanusiaan langsung ke daerah-daerah yang terkepung dan sulit dijangkau dan pelepasan setiap orang ditahan sewenang-wenang, tutup dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika