REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Permintaan Presiden Joko Widodo agar pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh atas Program 35 ribu Mega Watt (MW) dinilai sesuai dengan kondisi lapangan. Pengamat kelistrikan sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform Fabby Tumiwa memandang dalam satu tahun perjalanan proyek ini, baru sekitar 400 MW yang sudah mulai konstruksi. Artinya, masih jauh dari target untuk membangun setidaknya 7.000 MW per tahun hingga 2019 nanti.

Fabby menilai, evaluasi menyeluruh memang mendesak untuk dilakukan terutama dengan melibatkan kementerian terkait, tak hanya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tetapi juga harus melibatkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham PT Perusahaan Listrik Negara (persero) dan Kementerian Keuangan sebagai regulator masalah tarif dan subsidi.

Fabby mengungkapkan, seharusnya demi mengejar pembangunan proyek listrik ini, sejak tahun lalu PLN sudah melelang untuk dua sampai 3.000 MW pembangkit. Hanya saja, memang masalah penugasan untuk PLN ini masih belum jelas lantaran Revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015 sampai 2024 belum juga diajukan oleh PLN.

"Saya melihat yang punya PLN sudah bisa jalan ya paling tidak 2.000 MW tahun lalu, namun tahun ini kenyataanya belum jalan. Saya kira kalau Pak Jokowi minta Menteri ESDM lakukan evaluasi ya tepat karena penanggung jawab sektor kan Kementerian ESDM tetapi tanggung jawab korporasi ada di BUMN," ujar Fabby, Ahad (15/5).