REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menilai bukti-bukti yang dikumpulkan polisi dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin, masih belum cukup kuat untuk menghukum Jessica Kumala Wongso yang ditetapkan sebagai tersangka.

Ia melihat hal tersebut dari masih bolak-baliknya berkas pemeriksaan Jessica dari Polda Metro Jaya ke Kejati DKI Jakarta. Karena itu, kata dia, jika sampai waktu tenggat 120 hari JPU belum menetapkan P21, maka polisi wajib untuk membebaskan Jessica.

"Saya tidak tahu (peluang bebasnya). Tapi, kalau bolak itu tentu ada alat bukti  yang tidak bisa diterima oleh jaksa," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (22/5)/

Menurutnya, dalam rangka penengakan hukum masing-masing lebaga tersebut mempunyai tanggung jawab. Namun, jika Polda dan JPU saling melempar tanggung jawab tentu kasus tersebut tidak akan dapat  terselesaikan.

"Seperti  Jaksa itu tidak berani begitu saja menerimaalat bukti itu, karena kalau sudah diterima berarti itu tanggung jawab jaksa," ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, Jaksa telah memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik kepolisian untukmelengkapi alat bukti . Namun, tegasnya, jika waktu tenggatnya sudah habis Polda tidak bisa melanjutkan kasus tersebut.

"Jika tenggang waktu itu sudah habis, ya sudah tidak bisa lagi. Kalau sudah tidak bisa lagi, maka kewajiban polisi untuk menghentikan," ucapnya.

Ia menambahkan, setelah polisi mengeluarkan surat Pelepasan Tersangka Melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3) Jessica sebenarnya bisa menuntut balik karena sudah dirugikan nama baiknya, martabatnya, dan lain-lain. 

"Ini karena alat buktinya tidak bisa mengena langsung kepada tersangkanya dan mungkin jaksanya tidak berani juga," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika