REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tidak mempermasalahkan apabila pemerintah berencana mempensiunkan satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini bisa diterima jika kebijakan tersebut dilakukan karena masalah fiskal maupun keterbatasan anggaran.

“Untuk rasionalisasi ya silahkan, tapi harus dilihat juga tepat atau tidaknya yang dipensiunkan itu,” kata Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Korpri, Zudan Arif Fakrulloh kepada Republika.co.id, Rabu (1/6).

Meski begitu, Korpri meminta pemerintah dalam setahun harus menyiapkan pelatihan bagi PNS yang kemungkinan besar dipensiundinikan. Mereka harus dibina sebagai upaya menyiapkan diri dalam dunia pekerjaan yang berbeda nantinya.

“Mereka kan pegawai dan kultur kerjanya jelas berbeda saat terpaksa harus bekerja menjadi pedagang atau lainnya nanti,” kata Zudan. Pemerintah harus memastikan mereka mendapatkan hidup yang layak dan tidak menderita meski sudah dipensiunkan. Sebab, dia melanjutkan, jaminan berupa uang pensiun saja tidak cukup untuk kehidupan mereka di masa mendatang.

Ia menegaskan, pembinaan dan pelatihan skill untuk menghadapi profesi berbeda sudah selayaknya diberikan pemerintah. Dengan demikian mereka bisa menyiapkan diri dan menyesuaikan kehidupan dengan baik dan tidak menderita sedikit pun.

Sebelumnya, pemerintah berencana merampingkan kementerian dan lembaga yang dinilai memiliki fungsi dan wewenang yang tumpang tindih. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi, pemerintah akan merasionalisasi satu juta PNS yang dinilai kurang produktif dan kompeten.

Kementerian PAN RB menyatakan, hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan fungsional umum yang akan dipensiunkan. Terlebih lagi pada pegawai yang kinerja dan kompetensinya buruk.

Ikuti Whatsapp Channel Republika