Jumat 29 Jul 2016 13:09 WIB

Pemprov DKI Ungkap 164 Makam Fiktif di TPU Tegal Alur

Rep: c39/ Red: Hazliansyah
Pekerja membongkar makam fiktif di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis (28/7).  (Republika/ Yasin Habibi)
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Pekerja membongkar makam fiktif di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis (28/7). (Republika/ Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap keberadaan makam fiktif di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tegal Alur, Kamal, Jakarta Barat. Sebanyak 164 makam fiktif berhasil diungkap dalam sidak tersebut.

"Hari ini kita melakukan sidak. Penertiban terhadap makam-makam yang fiktif. Seluruh di TPU ini ada 164 makam yang diduga fiktif," ujar Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Djafar Muchlisin kepada wartawan, Jumat (29/7).

Saat melakukan sidak bahkan pihaknya sudah mendapatkan penjelasan berapa makam yang betul-betul fiktif.

"Bahkan sudah ada pernyataan dari pihak keluarga. Menyerahkan kepada Pemda Jakarta, karena mereka baru tahu tentang aturan di perda 3 tahun 2007. Di pasal 37 itu kan dinyatakan tidak diperkenankan dan larangan pemesanan," jelas dia.

Penertiban makam fiktif tersebut dilakukan dengan cara mengangkat nisan dan menggali makam fiktif tersebut Kemudian tanahnya diratakan kembali agar masyarakat mengetahui bahwa lahan makam masih tersedia.

"Tidak perlu khawatir. Saat ini kita lihat kenapa ini fiktif. Ketika kita lihat di buku registrasinya itu tidak terdaftar. Tapi ketika di lapangan ada gundukan," ucapnya.

Ia mengatakan, jika ada masyarakat yang akan memakamkan keluarganya maka akan ditunjukkan ke gundukan-gundukan yang masih kosong tersebut.

Adanya pemakaman fiktif ujar Djafar disebabkan salah satunya kurangnya pengawasan dari pemerintah. Begitu juga terkait dengan besaran biaya pemakaman, pemerintah masih kurang mensosialisasikan kepada masyarakat.

"Untuk pemakaman awal tak ada biaya. Terkait hal ini, harus disampaikan kepada masyarakat sehingga jika ada oknum yang minta jangan dikasih peluang itu. Kami yakin ini masalah kurangnya sosialisasi," jelas dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement