REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Indonesian Police Watch (IPW) mengecam keras rencana Polri yang akan menurunkan aparat kepolisian yang berjubah dan bersorban dalam pengamanan aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) mendatang. IPW menilai, dalam menyikapi isu unjuk rasa ini Polri sangat grogi dan kebingungan. Seharusnya, Polri tetap profesional dan proporsional dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan masyarakat.
"Dalam situasi apapun Polri jangan lebay dan harus mampu menjaga profesionalismenya serta harus proporsional. Artinya, sesuai SOP, dalam menjaga keamanan Polri hanya bisa melakukan keamanan terbuka dengan pakaian seragam dan pengamanan tertutup dengan pakaian preman," kata Neta dalam siaran pers yang diterima Republika, Rabu (2/11).
Neta mengatakan, tidak ada ketentuan bahwa anggota Polri diperbolehkan mengenakan jubah dan sorban dalam menjaga keamanan. Sebab anggota Polri adalah anggota kepolisian nasional dan bukan anggota polisi keagamaan tertentu. Jika terjadi bentrok dalam aksi demo itu akan muncul kesan bahwa massa keagamaan tertentu bentrokan dengan polisi keagamaan tertentu.
"Ini akan merusak bangsa Indonesia ke depan," ucap Neta.
Rencana Polri menurunkan polisi berjubah dan bersorban semakin mantap setelah dilakukan gelar pasukan di Monas di mana sejumlah polisi berjubah dan bersorban dipertontonkan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa Polri seakan mengakomodasi isu SARA dalam aksi unjuk rasa terkait dengan pernyataan Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama soal surah Al Maidah ayat 5.
"Padahal Polri seharusnya tetap menjadi polisi yang berwawasan negara kesatuan Indonesia, yang profesional dan proporsional serta jangan diseret-seret ke dalam isu maupun konflik SARA dan jangan terjebak ke dalam warna agama tertentu. Sebab jika Polri larut dalam isu tsb, internal Polri sendiri yang akan terpecah dengan isu dan konflik SARA," tutur Neta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika