REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi NTB Muhammad Suruji mengaku masih menunggu keputusan pemerintah pusat mengenai moratorium ujian nasional (UN). Ia menerangkan, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baru sebatas mengusulkan hasil kajiannya kepada Presiden Joko Widodo.

NTB juga menyiapkan, sistem evaluasi belajar tahap akhir (Ebta) sebagai pengganti UN jika moratorium UN telah disepakati presiden. "Sekarang belum ada kata akhir, yang pasti Mendikbud sudah usulkan moratorium. Pak Menteri usulkan ke presiden dimoratorium minimal tiga tahun," katanya di kantor pemprov NTB, Mataram, Rabu (30/11).

Diharapkan, dalam rentang waktu tiga tahun, pemerintah baik pusat dan daerah mampu menyeragamkan standar pendidikan di Indonesia, baik dari standar sarana dan prasarana, hingga tenaga pengajar. Berdasarkan informasi yang dia terima, Presiden Jokowi akan membahas hal ini dalam rapat terbatas, yang jika disetujui akan dituangkan melalui Inpres.

"Kalau ada moratorium kita siap, kalau tidak ada moratorium kita siap juga laksanakan UN," katanya menegaskan.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika