REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- RSUD Dr Soekardjo tengah terbelit permasalahan piutang hingga mengganggu pelayanan kesehatan. Di tengah permasalahan itu, Pemkot Tasik tak bisa membantu pendanaan RSUD karena penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Tasik Nana Sudjana menjelaskan, dengan sistem BLUD, maka pengelolaan keuangan terbilang mandiri. Keuangan RSUD dan Pemkot tak lagi bercampur dengan BLUD itu. Bahkan, kalau pun ada dana RSUD yang masuk ke kas Pemkot sifatnya hanya sementara.

"Mereka anggaran belanja dan anggarannya terpisah, kalau pun digabung itu cuma transisi saja karena langsung masuk ke kas mereka. Mereka juga bisa pinjam dana ke bank kalau kekurangan, yang penting jelas ketentuannya," katanya pada wartawan, Rabu (18/1).

Akibat sistem BLUD pula, ia memastikan tak ada mekanisme yang bisa membuat Pemkot mengucurkan dana bantuan sementara guna mengurangi permasalahan piutang RSUD. Misalnya, dana darurat hanya bisa dicairkan ketika waktu bencana saja. Totalnya pun sebesar Rp 5 miliar tahun ini.

"Dana darurat hanya untuk bencana, kalau masalah di RSUD kan akibat piutang yang belum dibayar," ujarnya. (Baca: Piutang Buat Obat-obatan RSUD Tasik Kosong).

Adapun mengenai piutang klaim kesehatan Pemkot Tasik, menurutnya terjadi karena ada pasien yang dirawat pembayarannya tak melalui JKN melainkan melalui Jamkesda. Sehingga pihak Dinkes lah yang berwenang memverikasi dan membayar klaim pada pihak RSUD.

"Pasien yang tidak di-cover dana JKN baik yang kapitasi pusat maupun provinsi itu masuk ke Jamkesda leading sektornya Dinkes. Jadi kalau nanti ada yang dirawat tidak punya JKN itu diklaim RSUD diajukan ke Dinkes. Mereka yang verifikasi. Hasil verifikasi diklaim untuk pembayaranan sesuai tagihan," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika