REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mengatakan pihaknya memiliki mimpi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Hal tersebut dimulai dari membenahi pajak. Menurutnya, ada banyak variabel yang bisa diukur dalam pajak.
"Oleh sebab itu, pajak sebagai instrumen untuk membangun bangsa yang lebih baik, di dalamnya juga ada isu integritas, isu antikorupsi, ada isu sustainability, kamu enggak bisa bangun negaramu kalau kamu enggak punya uang. Mimpi kita untuk bisa dapat Rp 2 ribu triliun, DKI mimpinya dapat Rp 4 triliun. Kami dorong kalau bisa Rp 7 triliun. Itu adalah upaya, jadi KPK hadir di situ untuk kemudian DKI bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain," ujar Saut di Balai Kota, Jumat (3/2).
Dengan pajak, Saut mengatakan, DKI Jakarta dapat membangun infrastruktur dan membangun bangsa lebih baik. Sebab ada bangunan yang bisa dihasilkan dari sebuah penghasilan pajak.
Selain itu, ia menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengerti apa saja yang perlu diubah. KPK juga siap membantu mengawal proses ini. "Mereka orang-orang yang profesional, mereka orang yang mengerti, pimpinannya juga sekarang karier dari pajak. Dia tahu persis apa yang harus di utak atik. Tapi ketika dia mulai utak-atik terus, kemudian ada orang lain ganggu-ganggu, kemudian KPK hadir," katanya.
Saut bahkan sudah memiliki timeline detil hingga Desember untuk membantu mengawal optimalisasi penerimaan pajak daerah pada 2017. Selain itu, dia pun menjelaskan mekanisme solusi pajak yang menunggak.
"Kita lihat nanti seperti apa panggilnya, karena apa? Jangan lupa KPK masuk itu dalam penegakan harus ada korupsi dan kerugian negara. Nah, tapi jangan lupa ada tugas KPK yang lain yang disebut monitoring, koordinasi, supervisi, dan pencegahan. Jadi kita lihat nanti hukum mana yang harus ditegakkan kepada wajib-wajib pajak yang nakal ini," ujarnya.
Sebelumnya, Saut hadir dalam acara 'Pencanangan Aksi dan Komitmen Bersama Optimalisasi Penerimaan Daerah' di Balai Kota pada Jumat (3/2). Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika