REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN – Pelajar yang terlibat aksi klithih dipastikan akan menghadapi kendala dalam pelaksanaan ujian nasional (UN). Hal ini terjadi bukan karena mereka tidak boleh mengikuti UN, melainkan karena sarana dan prasarana UN di lembaga pemasyarakatan (Lapas) belum tentu memadai.

"Apalagi sekarang kan sistemnya UNBK (ujian nasional berbasis komputer) semua. Jadi kalau di lapas ya kendalanya ketersediaan komputer, internet, dan server. Semua sarana prasaranan itu belum tentu ada," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman, Arif Haryono, Rabu (15/3).

Arif mengatakan, metode UN yang paling memungkinkan untuk pelajar yang sudah menjadi tahanan Lapas adalah UN berbasis kertas. Namun ia belum mengetahui apakah para siswa tahanan Lapas diperbolehkan mengikuti UN berbasis kertas atau tidak. Pasalnya hal tersebut belum diatur dalam klausul tertulis.

Adapun peserta UN yang diperbolehkan mengikuti ujian berbasis kertas adalah para pelajar penyandang tunanetra. Lantaran mereka hanya bisa membaca soal melalui media tulisan braille. Sedangkan saat ini pelajar lainnya diwajibkan mengikuti UNBK.

Meski begitu, Arif memastikan bahwa pelajar pelaku tindak kriminal masih dapat memperoleh haknya untuk mengikuti UN. “Beberapa tahun lalu kami pernah menggelar UN bagi peserta yang sudah ditahan di Lapas. Dan memang mereka masih bisa memperoleh haknya," ujar Arif.

Sebelumnya, aksi klithih kerap terjadi di DIY, termasuk di Kabupaten Sleman. Bahkan salah satu pelajar SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta asal Kecamatan Kalasan meninggal karena aksi kenakalan remaja tersebut.

Menurut Kasat Reskrim Polres Sleman, AKP Sepuh Siregar, peristiwa klithih terbaru di Sleman terjadi bersamaan dengan aksi klithih di Yogyakarta pada Ahad (12/3). "Kejadiannya masuk di wilayah Depok Barat. Sekarang sedang ditangani Polsek Polres Barat," ujarnya. Beruntung peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa seperti yang terjadi di Kota Yogyakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika