REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sosialisasi yang kurang, menyebabkan cadangan pangan di Kota Bandung tak tersalurkan optimal. Pada 2016 sebanyak 30 ton beras cadangan di Dinas Pangan dan Peranian (DPP) Kota Bandung masih bersisa tak terserap.

"Mungkin banyak aparat kewilayahan yang belum tahu, bahwa di DPP disediakan pasokan beras cadangan untuk masyarakat yang membutuhkan," ujar Kepala DPP Kota Bandung Eli Siti Wasliah kepada wartawan (25/4). Eli mengatakan, kriteria warga yang berhak mendapat bantuan adalah, warga yang terkena bencana, warga yang terdampak atau berpotensi terjadi huru hara, dan warga yang terdampak sosial.

"Untuk kejadian yang berpotensi terjadi huru hara, contohnya, saat bonek datang ke Bandung. Saya diperintahkan untuk menyiapkan makanan selama bonek di sini," terangnya. Selain itu, kata dia, bantuan juga diberikan kepada warga miskin yang makan malam bersama Wakil Wali Kota Bandung. Tahun lalu, keluarga tidak mampu yang berkesempatan makan malam dengan Wakil Wali Kota, diberi beras 15 kilo gram untuk satu keluarga, tahun ini naik menjadi 125 kilogram per keluarga.

Sebenarnya, kata Eli, setiap tahun pihaknya menyediakan beras cadangan sebanyak 60 kilogram. Tapi tahun ini hanya 45 kilogram, lantaran masih ada sisa cadangan tahun lalu. Pengadaan beras tahun ini, dibagi setiap triwulan masing-masing 15 ton dengan anggaran Rp 198 juta.

"Dengan pengadaan tahun ini, sebanyak 3 triwulan, jadi ditotalkan 45 ton," katanya. ‎Selain karena kurang sosialisasi, kata dia intensitas bencana di Kota Bandung memang tidak setinggi di wilayah lain. Sehingga tidak banyak beras cadangan yang dikeluarkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika