Sabtu 29 Apr 2017 04:02 WIB

Maksimalkan Pengawasan Program Sapi Bunting, Kementan Gandeng TNI AD

Rep: Melisa Riska Putri/ Red: Budi Raharjo
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian l Ketut Diarmita dan Wakil Asisten Teritorial TNI AD  Brigjend Budi Sulistijono untuk peningkatan populasi sapi dan kerbau di Gedung Kementerian Pertanian, Jumat (28/4).
Foto: melisa riska putri
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian l Ketut Diarmita dan Wakil Asisten Teritorial TNI AD Brigjend Budi Sulistijono untuk peningkatan populasi sapi dan kerbau di Gedung Kementerian Pertanian, Jumat (28/4).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita menilai banyak kecurangan yang terjadi di lapangan dalam program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab). Untuk itu pihaknya menggandeng Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Ia mengatakan TNI AD memiliki banyak pesonil (Babinsa) yang tersebar di seluruh wilayah dan dinilai mampu melakukan pengawasan. "Target kita semua sapi-sapi yang kita masukkan dari 2016 harus diawasi karena kita ingin hasilnya nanti jangan sampai menurun," ujar dia usai melakukan penandatanganan kerja sama di Gedung Kementerian Pertanian, Jumat (28/4).

Selain itu keamanan selama ini juga menjadi kendala. Ia mengakui program Upsus Siwab yang difokuskan di tiga provinsi Sumatra Utara, Aceh dan Riau belum terekam dengan baik. Misalnya ketika sapi indukan sakit atau mati tidak tercatat apa penyebabnya dan total jumlahnya. "Kenapa mati, bukti-buktinya, semua harus dipertanggungjawabkan dengan baik," kata dia.

Sebab selama ini tidak sedikit sapi indukan yang justru sakit atau dipotong untuk dijual dagingnya. Wakil Aaisten Teritorial TNI AD Brigjend Budi Sulistijono mengatakan, pengawalan dan pendampingan Upsus Siwab merupakan implementasi pihaknya dalam mewujudkan swasembada pangan. Dalam lima tahun terakhir, kata dia, perkembangan situasi nasional khususnya komoditas daging menjadi masalah serius terutama menjelang hari raya keagamaan.

Ia mengaku, kerjasama Upsus Siwab ini sebenanrnya sudah diuji coba selama lima bulan dan berjalan lancar. Pengawasan yang dilakukan pihaknya termasuj pengawasan terhadap semen beku, inseminator, petugas inseminasi buatan dan sebagainya. "Melalui pendampingan dan pengawasan diharapkan bisa mengatasi kurang optimalnya program pemerintah membuat sapi bunting," ujar dia.

Ia meminta Kementan membuat panduan berupa buku petunjuk atau Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) sebagai pedoman kerja. Hal tersebut nantinya bisa menjadi petunjuk kepada Babinsa dan masyarakat petani untuk meminimalisir terjadinya kesalahan di lapangan.

Untuk diketahui, total pengadaan sapi indukan 2016 sebanyak 15.824 ekor dengan rincian sapi indukan Brahman Cross ex impor sebanyak 4.397 ekor dan 11.427 ekor sapi lokal.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement