REPUBLIKA.CO.ID, BREBES -- Bakal calon gubernur Jawa Tengah (cagub Jateng), Sudirman Said mengatakan generasi muda tidak boleh diam melihat negara disandera penjahat kerah putih. Peran generasi muda, pelajar dan mahasiswa sangat penting untuk mengubah keadaan defisit penegakkan hukum menjadi surplus.
"Pertarungan memenuhi syarat itu saat ini sungguh berat. Karena saat ini Indonesia mengalami defisit penegakkan hukum, korupsi masih merajalela, politisi busuk di mana-mana, dan persaingan global yang makin hari makin berat," jelas dia saat berikan kuliah umum (Stadium General) untuk mahasiswa baru Universitas Peradaban, Brebes, Jateng, Senin (12/9).
Generasi muda, diungkapkan Sudirman, jangan hanya sekedar menjadi warga negara pembayar pajak, berkonsumsi, bertransaksi, iuran keuangan negara, tapi malah membiarkan negara disandera para pelaku kejahatan kerah putih (white colar crime). Penting bagi generasi muda, untuk tidak menjadi asosial dan apolitis. Generasi muda harus menjadi generasi yang kritis, melek lingkungan, sensitif pada perkembangan sosial, dan melek politik, agar bisa menjadi warga negara yang bertanggung jawab.
"Sepuluh atau dua puluh tahun dari sekarang, anda tidak ingin negeri kita dalam keadaan lemah kan? Apa yang kita alami hari ini adalah buah dari cara mengelola negara satu dua dekade yang lalu," kata Sudirman.
Bagi dia, Indonesia yang amat majemuk ini tidak bisa dikelola secara ugal-ugalan. Pengelolaan yang ugal-ugalan hanya akan menghasilkan kerusakan yang dampaknya akan dirasakan, bukan saja hari ini tetapi juga dua generasi ke depan.
Yang dimaksud dengan pengelolaan negara secara ugal-ugalan adalah penegakan hukum yang tebang pilih, membiarkan korupsi merajalela, menabrak aturan dan Undang-Undang demi memenuhi ambisi segelintir golongan dengan mengabaikan kepentingan publik yang lebih besar, dan sejumlah tindakan lain yang mementingkan ambisi politik dibanding menyejahterakan masyarakat.
"Cara kita mengurus negara hari ini dampaknya akan terasa sampai dua tiga generasi ke depan, terutama apabila kerusakan tatanan terjadi begitu dalam," tutur Ketua Institut Harkat Negeri itu.
Salah satu ugal-ugalannya pemerintah Indonesia adalah kasus penyidik tangguh KPK yang ditekan, diteror, sampai disiksa dengan siraman air keras, sampai kini tidak ada tanda-tanda pelakunya terungkap. Sementara tersangka kasus korupsi besar karena ada di puncak kekuasaan memain-mainkan hukum dan etika, seperti sulit disentuh. Ini melukai rasa keadilan rakyat.
Padahal, bagi Sudirman, tujuan akhir dari penyelenggaraan negara adalah mencapai suasana keadilan sosial. "Mahatma Gandhi bilang, India dijajah begitu lama dengan leluasa bukan karena penjajahnya kuat, tapi karena tidak ada perlawanan. Kemudian Panglima Sudirman bilang, yang membuat kejahatan terus berjaya, karena orang baik tak berbuat apa apa. Diam dan mendiamkan," kata dia.
Lebih lanjut ia menyampaikan, pengelolaan negara secara ugal-ugalan hanya akan menghilangkan kesempatan Indonesia untuk muncul sebagai negara yang kuat secara ekonomi pada 2030 dan 2040 mendatang sebagaimana diprediksi sejumlah lembaga survei ekonomi dunia. "Nah peluang menjadi menjadi negara maju secara ekonomi tadi adalah adanya penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika