REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Eni Maulani Saragih risau dengan banyaknya kepala desa yang tersandung masalah dana desa. Padahal, dia yakin para kepala desa tentu tak ada niatan untuk menyelewengkan dana desa tersebut. "Mereka tidak bermaksud menyelewengkan dana desa, tapi mungkin karena faktor ketidaktahuan membuat laporan pertanggungjawaban, karena terlalu rumit," ujar Eni di Jakarta, Senin (6/11).
Untuk mengurangi kemungkinan terjeratnya kepala desa dalam penyelewengan dana desa itu, LMP berencana menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melatih kepala desa dalam menyusun laporan penggunaan dana desa. "Para kepala desa ini memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda, tidak semua dari mereka paham membuat laporan keuangan, ditambah lagi membuat laporan keuangan dana desa saat ini cukup rumit," kata dia.
Untuk itu LPM ingin membantu perangkat desa membuat progam agar dana yang didapat tepat sasaran dan tepat guna, seingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Saya percaya, para kepala desa tidak ada niat menyelewangkan dana desa, mereka hanya belum paham saja menggunakannya, maka kami ingin membantu agar dana desa dapat terserap, tepat sasaran, tepat guna, dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Eni.
Pelatihan membuat laporan keuangan dan laporan pertanggungjawab kepada para kades tersebut menjadi prioritas LPM. "LPM harus mengawal penggunaan dana desa agar tepat sasaran juga SDM LPM akan lebih diberdayakan. Prinsipnya kami akan membuat pelatihgan agar semua kades bisa menggunakan, dan membuat program yang memanfaatkan dana desa dengan tepat sasaran," kata politisi Golkar ini.
Eni menjelaskan, kehadiran LPM sangat berperan untuk terlibat membangun Indonesia dari pinggiran. Eni menegaskan, hal itu sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo. "LPM sesungguhnya bisa menjadi mitra lahir bathin Pak Jokowi yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran," ujarnya.
Rencananya, dalam waktu dekat selepas menggelar Munas, LPM akan melakukan roadshow ke beberapa wilayah untuk menggelar pelatihan bagi para kades tersebut. Dia mengatakan akan ada beberapa desa yang dijadikan pilot project dimana kepala desa dan kader LPM akan duduk bersama melakukan perencanaan program desa bersama-sama. "Akan kita investigasi apa yang cocok dan bisa jadi program desa. Karena dana desa ini uang negara yang harus dimanfaatkan tapi harus sesuai dengan peruntukannya dan tertib pula laporan pertanggungjawabannya," kata Eni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika