Jumat 17 Nov 2017 00:21 WIB

KPK Siap Menghadapi Praperadilan Setya Novanto

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Indira Rezkisari
Mobil yang ditumpangi tim dari KPK tiba di Rumah Sakit Permata Hijau, Jakarta, Kamis (16/11)
Foto: Rahma Sulistya/Republika
Mobil yang ditumpangi tim dari KPK tiba di Rumah Sakit Permata Hijau, Jakarta, Kamis (16/11)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya apabila tersangka kasus KTP Elektronik atau KTP-El, Setya Novanto, ingin mengajukan praperadilan. "Praperadilan merupakan hak tersangka, silakan saja. Kami akan hadapi jika itu dalam posisi pada waktunya akan dihadapi," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/11) malam.

Hingga Kamis pagi namun pihak KPK belum menerima laporan. Secara langsung, Febri menambahkan sudah mengecek langsung ke biro hukum dan belum ada laporan apapun. Sejauh ini, KPK baru mengetahui dari pihak humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Jika memang akan lanjut ke proses praperadilan, Febri menjelaskan, KPK tetap menjalani strateginya untuk menangani kasus KTP-El. KPK akan berupaya semaksimal mungkin dalam menguatkan buktidan memproses kasus dengan lebih maksimal, tuturnya.

Selain itu, berpegang pada Pasal 21 UU tindak Pemberantasan Korupsi, KPK mengingatkan siapapun yang mencoba menghalangi, merintangi secara langsung ataupun tidak langsung penanganan perkara, akan dikenai risiko pidana. Pasal ini berlaku untuk seluruh penanganan kasus korupsi, tidak hanya di KPK, tapijuga di kepolisian dan kejaksaan.

Jadi, Febri mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak melakukan upaya menghalangi penanganan kasus dalam bentuk apapun. Baikitu berupaya untuk mempengaruhi saksi, tersangka, merekayasa fakta dan sebagainya.

"Hal-hal ini tentu akan tetap kami cermati," ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement