REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia menyatakan, dengan sudah ditahannya Setya Novanto maka tidak ada alasan lain lagi dan wajib hukumnya bagi Golkar untuk segera melakukan pergantian kepemimpinan dan mencari Ketua Umum yang baru. Doli mengatakan, Plt Ketum Golkar sebaiknya jangan orang dekat Setya Novanto.
"Dan hal itu harus segera dilakukan, agar waktu untuk memulai konsolidasi guna menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pileg-Pilpres 2019 cukup," katanya, Senin (20/11).
Idealnya, lanjut Doli, tidak boleh lebih dari satu bulan ke depan, Munaslub sudah harus digelar. Dua minggu lagi dari sekarang pun, bila semua stake holder berkomitmen, serius, dan sungguh-sungguh, terutama DPP, Munaslub juga sudah bisa dilaksanakan. Prosesnya dimulai dengan DPP segera melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan pelaksana tugas Ketua Umum, yang tugasnya cuma satu yaitu menyelenggarakan Munaslub.
"Kemudian dalam dua-tiga hari berikutnya DPP mengadakan Rapimnas untuk mendapat kesepakatan dan dukungan secara nasional yang diwakili DPD Provinsi seluruh Indonesia, sekaligus menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraannya," katanya.
Doli menambahkan, langsung setelah Rapimnas itu, DPP selanjutnya bisa membentuk Panitia Munaslub, yang segera melakukan persiapan. Namun yang perlu menjadi catatan adalah bahwa Munaslub itu adalah jalan atau cara untuk melakukan pergantian kepemimpinan.
"Perlunya pergantian kepemimpinan itu karena Golkar saat ini membutuhkan pemulihan citra dan ingin mendapatkan kembali dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, setelah dalam waktu belakangan ini terpuruk karena isu korupsi," ujarnya.
Atas dasar itu, proses pergantian kepemimpinan ini sejak awal pun harus mencerminkan adanya perubahan. Penunjukan siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum pun harus mempertimbangkan adanya kesan perubahan. Begitu juga dengan nanti siapa yang akan terpilih menjadi Ketua Umum definitif di Munaslub, juga haruslah figur yang kontras sama sekali dengan performa kepemimpinan Novanto saat ini.
"Jangan yang jadi pelaksana tugas adalah orang yang juga dikenal oleh publik dekat dengan SN atau yang ikut bahkan terdepan melindunginya selama ini. Apalagi orang itu jadi Ketua Umum pula, celaka lagi buat Golkar. Kalau itu yang terjadi, citra permisif dan lekat dengan isu korupsi masih tetap ada. Apa artinya ada pergantian bila tak ada perubahan, mubazir dan sia-sia," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika