REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyelesaikan indeks kerawanan daerah saat pemilihan kepala daerah serentak dan akan mengumumkannya pada Selasa (28/11). Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, mengatakan, sedikitnya ada tiga provinsi yang masuk menjadi daerah rawan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018.
"IKP (Indeks Kerawanan Pilkada) akan kami umumkan Selasa (28/11) pagi. Jadi, akan ketahuan tiga provinsi mana saja yang IKP-nya tinggi," ujar Fritz kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (27/11).
Saat diperinci lebih lanjut, Fritz masih enggan menyebutkan secara spesifik tiga provinsi yang dimaksud. Menurut dia, keberadaan IKP tidak bisa disebut secara murni bahwa suatu daerah memiliki tingkat kerawanan dalam pilkada yang mana aparat setempat dianggap tidak mampu mengatasi potensi konflik di daerahnya.
IKP, kata dia, merupakan bentuk pemetaan antisipasi potensi konflik dalam pilkada mendatang. Menurut dia, IKP hanya berfungsi sebagai early warning bagi penyelenggara seluruh penyelenggara pilkada. Pemerintah dan penyelenggara pilkada perlu fokus pada proses pencegahan dan pengawasannya.
"Tugas kita untuk tahu posisi mana yang harus dilakukan pendekatan ataupun bagian mana dari proses tahapan pencalonan, kampanye, yang perlu diberikan perhatian khusus oleh masyarakat," kata Fritz.
Menurut dia, IKP disusun berdasarkan sejumlah indikasi, seperti kontestasi, peserta pilkada dan penyelenggara. Misalnya, siapa saja yang terlibat, peserta pilkada siapa saja, apakah penyelenggaranya pada masa lalu pernah mendapat sanksi DKPP atau apakah pernah penggantian atau ada isu-isu terkait penyelenggara pemilu.
“Itulah indikator kita untuk mengukur indeks kerawanan tersebut," katanya.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, empat provinsi dipastikan termasuk dalam daerah rawan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018. "Empat provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua masuk dalam daerah rawan dalam pilkada 2018," ujar Abhan, Ahad (26/11).
Selain empat provinsi ini, masih ada sejumlah provinsi dan kabupaten lain yang masuk dalam kriteria daerah rawan pada pilkada mendatang. Daerah-daerah dengan status rawan ini telah dipetakan berdasarkan kerawanan di 171 daerah penyelenggara pilkada serentak 2018.
Berbeda dengan catatan IKP Bawaslu, Polri memetakan ada lima daerah yang memiliki potensi kerawanan tinggi dari sisi keamanan di pilkada 2018. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, lima daerah itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, dan Papua.
Setyo menambahkan, seluruh wilayah polda maupun polres yang wilayahnya menyelenggarakan pilkada telah memulai persiapan sejak beberapa bulan lalu. "Sudah mulai latihan, latpraops untuk persiapan pengamanan. Jadi, mulai dari pengamanan personel, calon, kemudian pengamanan kampanye sistem pengamanan kota itu sudah dilakukan," kata dia.
Polri juga melakukan antisipasi pengawasan di media sosial (medsos) menjelang perhelatan pesta demokrasi ini. Pengawasan medsos, kata dia, bertujuan untuk menghindari segala bentuk potensi provokasi yang kerap terjadi di dunia maya. Antisipasi ini, menurut Setyo, berkaca pada Pilkada DKI Jakarta.
"Penggunaan media sosial sangat menonjol dan bahkan akan seakan-akan sudah dalam tanda petik pilpres. Pilgub rasa pilpres," katanya.
Aparat pengamanan
Kepala Bagian Perencanaan Operasi Biro Operasi Asisten Operasi Kapolri Kombes Edi Setyo Budi Santoso menuturkan, Polri menyiapkan 171.507 personel untuk mengamankan pilkada yang diperkirakan akan diikuti oleh 167.015.806 daftar pemilih sementara. Polri juga akan mendapatkan dukungan dari 36.968 personel TNI.
Selain itu, 756.170 personel linmas juga akan siap memberikan dukungan pengamanan. Untuk back-up, Polri menyiagakan personel Brimob dan Sabhara.
Menurut Edi, Polri menjamin akan netral pada pilkada serentak nanti. Edi memastikan, Polri akan menindak tegas anggotanya yang tidak berlaku netral dalam pilkada serentak.
"Polri dijamin netral, kita ada komisinya. Ancaman dipecat, jangan main-main, karena bila ada indikasi terlibat, langsung diproses," kata Edi.
Terpisah, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Moelyono menegaskan, potensi terjadinya konflik dalam pilkada serentak 2018 menjadi salah satu fokus perhatian dalam Apel Dansat Tahun 2017 di Secapa TNI AD, Hegarmanah, Kota Bandung, Senin (27/11). Namun, Kasad belum bersedia menyebutkan daerah mana saja yang memiliki potensi tersebut.
Menurut Kasad, pilkada merupakan pesta demokrasi bangsa yang harus dijaga. Karena itu, para danrem dan dandim harus bisa mengawal daerahnya masing-masing. Dalam mengamankan pilkada serentak, kata dia, prajurit TNI AD harus proporsional dan profesional, tidak terpengaruh oleh ajakan-ajakan dan senantiasa netral dalam mengawal pesta demokrasi.
(Arif Satrio Nugroho, Pengolah: Agus Raharjo).
Ikuti Whatsapp Channel Republika