REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menilai adanya opsi pengembangan Transit Oriented Development (TOD) atau integrasi moda transportasi dalam pembangunan jalur kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Pengembangan TOD ini dinilai dapat mengurangi biaya.
"Tadi ada juga opsi pengembangan TOD, sehingga bisa mengurangi biaya," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Rabu (13/12).
TOD merupakan konsep yang tengah dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal ini seperti diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
Salah satu contoh nyata dari konsep TOD yang telah diterapkan di area perkotaan yaitu pembangunan kawasan TOD Dukuh Atas yang menjadi pilot project. TOD Dukuh atas difungsikan sebagai simpul besar kawasan integrasi lima moda yaitu MRT, LRT, Commuter line Jabodetabek, Transjakarta, dan Kereta Bandara. Pembangunan TOD ini dapat menarik pihak swasta untuk berinvestasi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah masih belum menentukan skema pendanaan kereta api semi cepat tersebut karena masih menunggu hasil feasibility studies yang ditargetkan rampung pada April 2018. Adapun, dalam rapat internal yang digelar bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, terdapat opsi skema investasi Public Private Partnership (PPP).
"Kan masih harus nego financingnya, apakah PPP atau TOD untuk mengurangi beban pinjaman," kata Bambang.