REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kantor Perwakilan Ombudsman Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajak seluruh kandidat yang akan maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di NTB pada tahun ini bersama-sama menjaga marwah aparatur sipil negara (ASN). Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman NTB Adhar Hakim mengimbau, pentingnya menjaga netralitas ASN dalam tahun politik seperti ini. "Kami mengimbau siapa yang terjun untuk menjaga (netralitas) birokrasi," ujar Adhar di Kantor Ombudsman NTB, Kamis (4/1).

Adhar mengajak seluruh pihak bersama-sama menjaga netralitas ASN saat pilkada. Di dalam lingkup pemerintahan, Adhar berharap, sekretaris daerah (sekda) menjadi benteng dalam upaya netralitas ASN. Adhar mengaku telah mendapat sejumlah keluhan dari ASN terkait hal ini.

Menurut Adhar, keterlibatan ASN dalam politik praktis saat pilkada akan menimbulkan berbagai kerugian. Di mana sistem birokrasi akan rusak dengan waktu pemulihan yang tidak sebentar, tata kelola pemerintahan yang tidak maksimal, dan merosotnya pelayanan publik. "Kedewasaan kandidat terlihat dari pemisahan dari baju (ASN) dalam menjaga netralitas birokrasi. Kita dorong Bawaslu tegakkan aturan jika pilkada mulai bergulir," lanjut Adhar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika