REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, seluruh fraksi di DPR sudah seharusnya tidak menyetujui dan melarang legalisasi perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Haedar menegaskan, seluruh fraksi di DPR harus memahami Pancasila, khususnya sila pertama yang menegaskan pentingnya nilai-nilai agama.

"Jika ada yang menyetujui legalisasi LGBT di Indonesia, maka mereka tidak menghayati sila pertama Pancasila dan menghayati agama-agama yang hidup di negeri ini," katanya, Senin (22/1).

Haedar meminta para wakil rakyat tidak perlu takut mengecam legalisasi LGBT karena Indonesia bukanlah negara sekuler. Seperti diketahui, negara-negara Barat mulai menganggap wajar penyimpangan seksual sebagai suatu hak individu di tengah masyarakat.

Di Indonesia, legalisasi LGBT akan merusak moral dan bertentangan nilai-nilai agama, sekalipun dengan dalih mendukung demokrasi dan HAM. Lagipula, penolakan terhadap legalisasi LGBT tidak berarti mengabaikan sisi kemanusiaan. Menurut Haedar, orang-orang yang mengidap suatu kelainan seksual juga berhak memperoleh terapi dan perhatian dari negara.

"Mestinya para elite partai dan politikus di Senayan memahami dan menghayati betul Pancasila sebagai dasar negara, jangan sekadar slogan. Jangan jadikan Indonesia sebagai negara sekuler yang apa saja boleh, meskipun atas nama demokrasi dan hak asasi manusia," jelasnya.

Haedar berharap, seluruh umat beragama di Indonesia bersatu untuk mewaspadai adanya pengakuan hukum atas perilaku LGBT. Bila kemudian terungkap legalisasi LGBT didukung suatu parpol, kata Haedar, rakyat Indonesia perlu menghukum partai itu pada pemilihan umum mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika